Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah perlu lebih memperhatikan dampak kebijakan energi, khususnya pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diterapkan dalam waktu dekat.

Apalagi dalih larangan pembelian premium bersubsidi bagi kendaraan pribadi dengan kategori tertentu merupakan pelanggaran konstitusi karena memasung hak warga negara.

Menurut aktivis Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy, dampak paling ekstrem dari pembatasan BBM bersubsidi adalah menambah jumlah orang miskin di Tanah Air. "Pembatasan itu intinya mengharuskan masyarakat membeli BBM nonsubsidi yang dilepas ke harga pasar. Ini melanggar konstitusi. Ini juga menambah jumlah orang miskin karena harga BBM nonsubsidi lebih tinggi," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/4).

Bahkan, laju inflasi menjadi cukup tinggi tidak hanya akibat kenaikan harga, namun juga pengenaan biaya yang jauh lebih tinggi. "Bagi kalangan atas, BBM nonsubsidi mungkin tidak bermasalah. Tapi, untuk kalangan menengah sampai bawah, BBM nonsubsidi menyulitkan," tutur Noorsy.

Lebih jauh dia meminta pemerintah merealokasi APBN ke sektor produktif. Harapannya, menurut dia, melahirkan biaya yang terdistribusi dengan baik sehingga mampu menyerap lapangan kerja dan stabilitas ekonomi masyarakat. "Bukan sebaliknya, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian dan penguatan daya beli masyarakat justru dipangkas," ujarnya.

Selain itu, Noorsy menyarankan pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar seputar penyediaan energi di dalam negeri. Sebab, pembatasan BBM bersubsidi hanya akan menaikkan angka inflasi relatif tinggi, sementara kuota BBM yang diharapkan terjaga, nyatanya tetap melampaui target yang ditetapkan. "Penyebab kebocoran lain seperti penyelundupan ataupun permainan harga produksi tidak dikendalikan," katanya.

Di lain pihak, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengklaim anggaran subsidi untuk BBM sebesar Rp 137,5 triliun diperkirakan makin membengkak dan memengaruhi anggaran negara secara keseluruhan pada 2013. "Untuk 2012 tidak dilakukan penyesuaian BBM, pasti dampaknya akan membuat subsidi BBM membengkak dan dibawa pada postur 2013," ujarnya.

Bahkan dia menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi tetap diperlukan untuk menjaga beban anggaran subsidi energi pada tahun ini. Menurut dia, anggaran subsidi yang diperkirakan membengkak dapat membuat rencana pemerintah untuk membuat anggaran secara berimbang sedikit mendapatkan hambatan.

Pemerintah berencana membuat anggaran secara berimbang pada 2014 dengan defisit anggaran ditetapkan pada kisaran 0,5 persen-1 persen. "Kalau sekarang ini, seperti yang saya sampaikan, mungkin (defisit) tetap ada di kisaran 1 persen, tapi tidak bisa mendekati balance budget," tutur Menkeu.

Saat ini pemerintah berupaya melakukan penghematan secara nasional untuk menjaga defisit anggaran pada 2012 pada kisaran 2,23 persen dan belum berencana mengajukan kembali APBNP. "APBN-Perubahan itu merupakan alternatif terakhir yang kita lakukan. Saat ini kita lakukan penghematan dulu untuk bisa menjaga defisit kita 2,2 persen-2,3 persen," ucapnya.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memastikan saat ini 2.738 dari hampir 5.000 unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah menjual pertamax dan siap menjalankan program pembatasan premium bersubsidi.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, jumlah tersebut naik 34 unit atau 1,26 persen dibanding posisi akhir Desember 2011 yang tercatat baru 2.704 unit. Khusus di Jabodetabek, dari 720 unit SPBU, sudah 703 atau 98 persen di antaranya menyediakan pertamax dan hanya 17 unit yang belum menyediakan.

Menurut dia, angka 2.738 SPBU itu sudah 109 persen di atas target perusahaan di tingkat 2.500 unit. Pada posisi akhir 2011, dari 3.061 SPBU di Jawa-Bali, 2.065 di antaranya sudah menjual pertamax, 700 perlu pengalihan tangki pendam dan 296 SPBU perlu investasi baru.

Sedangkan untuk Sumatera yang terdapat 1.037 SPBU, 351 di antaranya sudah menjual pertamax, 470 diubah tangki pendamnya, dan 216 perlu investasi baru. Sementara dari 567 SPBU di Kalimantan dan Sulawesi, terdapat 264 SPBU yang sudah menjual pertamax, di mana 167 unit perlu perubahan tangki pendam, dan 136 perlu investasi baru.

Secara total ditambah dengan SPBU yang ada di wilayah Nusa Tenggara, SPBU yang sudah menyediakan pertamax mencapai 2.704 unit. Dari 296 unit SPBU yang memerlukan investasi baru, dibutuhkan investasi Rp 255 miliar atau Rp 393 juta per SPBU.

Di lain pihak, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo sebelumnya mengaku hingga kini pemerintah masih membahas rencana pembatasan pemakaian premium bersubsidi yang secara bertahap akan dimulai Mei 2012. Menurut dia, pihaknya masih akan melakukan rapat pembahasan antarkementerian sebelum memulai pelaksanaan pembatasannya. (Choir)