Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan, regenerasi petani sangat memprihatinkan. Ini didasari jumlah petani yang terus menurun sepanjang tahun lalu. "Pada 2011, turun 2,16 juta orang atau 5,2 persen menjadi 39,33 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 41,49 juta orang," kata Ketua BPO HKTI Mohammad Jafar Hafsah di Jakarta, Jumat (27/4).

Sementara jumlah petani gurem justru mengalami peningkatan, terutama sejak 1993 hingga 2003. Dalam jangka waktu sepuluh tahun (1993-2003), jumlah petani gurem meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang. "Petani gurem ini mengolah tanah garapannya di bawah 0,5 hektare," ujarnya.

Berdasarkan hasil proyeksi Serikat Petani Indonesia (SPI) pada 2008, menurut dia, jumlah petani gurem mencapai 15,6 juta orang. Selain itu, hasil penelitian Perhimpunan Sarjana Petani Indonesia menunjukkan ketersediaan petani pada saat ini di lumbung-lumbung pertanian didominasi oleh struktur usia 45 tahun ke atas.

Dia menilai, krisis petani muda banyak terjadi di Cianjur (Jawa Barat), Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. "Secara mencolok, penurunan yang terjadi pada kelompok usia 24 sampai 45 tahun mencapai 1,3 juta orang antara 2003 dan 2004," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mendukung agar rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan lebih berpihak terhadap petani segera disahkan oleh DPR. RUU Pangan, lanjut dia, tidak bebas nilai dan harus memiliki keberpihakan, terutama dalam hal ini adalah petani.

"Kita harus memperjuangkan agar RUU Pangan berpihak pada kepentingan para petani secara umum, sehingga kehidupan mereka (petani) lebih baik dan sejahtera," kata Jafar.

Di sisi lain, Ketua Umum HKTI Oesman Sapta sebelumnya mendesak agar pemerintah tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan dengan cara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Ini mengingat angka impor bahan pangan hingga kini masih tinggi.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan produksi pertanian, maka pemerintah perlu menerapkan strategi, struktur, skill (keahlian), sistem , dan speed (kecepatan pencapaian) yang baik.

Sementara itu, Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono mengatakan, Indonesia mengimpor produk pertanian 16 miliar dolar AS setiap tahun, termasuk impor produk pangan. Menurut dia, terdapat perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ia mengatakan ,konsep ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah, waktu, lokasi, dan harga yang tepat. "Tidak peduli dari mana asalnya, apakah dari dalam negeri atau dari impor," katanya.

Dalam konsep kedaulatan pangan, menurut dia, kebutuhan pangan dalam negeri tersebut selain harus tersedia dalam jumlah, waktu, lokasi, dan harga yang tepat juga harus dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Untuk itu, dia menegaskan, konsep kedaulatan pangan ini sangat penting, selain Indonesia tidak kehilangan devisa untuk mengimpor pangan juga menjadikan Indonesia tidak tergantung kepada negara lain dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Saat ini impor produk pangan Indonesia sangat tinggi. Bahkan, untuk komoditas beras sebenarnya produksinya sudah mencukupi, tetapi tetap juga diimpor. "Produksi beras mencapai 66 juta ton dan dapat memenuhi kebutuhan, namun aneh kalau masih impor," katanya. (Bayu/Ant)