Suara Karya Online

KUALA LUMPUR (Suara Karya): Jalan-jalan di Kuala Lumpur Sabtu lalu menguning, dipenuhi sekitar 50.000 pengunjuk rasa yang mengenakan kaos kuning.

Aksi demo yang digalang oleh kelompok oposisi Bersih itu berakhir ricuh. Polisi membubarkan para pengunjuk rasa dengan meriam air dan gas air mata, sementara pendemo melempari polisi dengan batu. Satu mobil polisi dirusak, ratusan pendemo ditahan, termasuk beberapa wartawan.

Polisi Malaysia, Minggu pagi, melepaskan 471 demonstran yang ditangkap saat demonstrasi "Pemilu Bersih" sehari sebelumnya.

"Sekelompok pengunjuk rasa mencoba memicu konfrontasi kekerasan dengan polisi," kata Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Hussein, Minggu. Aksi demo berakhir rusuh, setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan konsentrasi massa. Para pengunjuk rasa membalas dengan lemparan sepatu, botol, batu dan kursi.

Massa "Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil, atau Bersih" mencoba menerobos barikade untuk memasuki dan menduduki alun-alun utama.

Pihak oposisi Partai Keadilan, dalam keterangan resmi, Minggu, menyampaikan daftar para wartawan yang menjadi korban penangkapan.

"Pemerintahan Barisan Nasional (BN) melanggar kebebasan pers, dengan menyerang awak media yang meliput unjuk rasa damai di Kuala Lumpur. Hal itu melanggar pasal 10 Konstitusi Federal Malaysia.

Kekerasan itu juga melanggar pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengatur kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi," katanya.

Dia menambahkan, Pemerintah Malaysia telah bertindak tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai anggota PBB dan anggota Dewan HAM PBB. Pemerintah BN sudah mempermalukan bangsa Malaysia, dengan menganiaya pekerja media dan masyarakat.

Dia menuntut Perdana Menteri (PM) Najib bertanggung jawab, atas kejahatan terhadap pekerja media yang sedang meliput unjuk rasa Sabtu lalu. Oposisi juga menuntut agar Najib menjamin bahwa pemerintah BN menghormati kebebasan pers, dan tidak lagi menyerang pekerja media yang sedang menjalankan tugas. PM Najib Razak bulan ini sudah mengeluarkan aturan melarang protes.

Larangan dikeluarkan setelah polisi menahan lebih dari 1.600 orang selama unjuk rasa yang sama pada bulan Juli tahun lalu.

Penanganan demonstran yang dilakukan pemerintahan Najib yang kerap berakhir bentrok dinilai mempengaruhi elektabilitasnya saat pemilihan. Sejumlah media menyebut jumlah demonstran mencapai 50.000, 80.000, bahkan 100.000, terbanyak setelah aksi demo "Reformasi" pada tahun 1998 lalu yang memprotes pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Secara terpisah Polisi Malaysia, Minggu, mengatakan, 471 orang yang ditahan dalam unjuk rasa menuntut pemilu yang bebas dan jujur, termasuk seorang anggota parlemen senior oposisi, telah dibebaskan.

"Kami telah membebaskan mereka semua," kata juru bicara kepala kepolisian nasional Ramli Yoosof. Ia menambahkan, anggota parlemen itu bernama Tian Chua dari Partai Keadilan yang dipimpin Anwar Ibrahim.

Pasukan keamanan akan memutuskan kemudian apakah akan mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap para pemrotes itu. Polisi menembakkan gas air mata pada Sabtu kemarin ke arah ribuan pemrotes yang menyerukan pemilihan bersih setelah beberapa orang melakukan pelanggaran dengan masuk ke Taman Merdeka yang dinyatakan sebagai lokasi terlarang bagi para pengunjuk rasa. (AP/Adi)