Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR), Selasa (1/5) ini, mulai memberlakukan uji coba contra flow (lawan arah kendaraan) di jalan tol dalam kota ruas Cawang hingga Semanggi. Uji coba itu dilaksanakan pukul 06.00-10.00 WIB, setiap Senin hingga Jumat.

Namun, uji coba lawan arah arus lalu lintas yang tujuannya untuk mengurai kemacetan itu ditanggapi pesimistis oleh masyarakat DKI Jakarta. Mereka yang merespons itu yakni Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman, dan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Boy Bernard Sadikin.

Uji coba contra flow dilaksanakan sebagai strategi untuk mengurai kemacetan di ruas tersebut. "Kebijakan kontra arus lalu lintas dari Cawang ke arah Semanggi dilakukan dengan cara mengambil satu lajur dari jalur arah berlawanan, yaitu ruas tol dalam kota sepanjang Semanggi hingga Cawang," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Dwi Sigit Nurmantyas di Mapolda, Jakarta, Senin (30/4).

Uji coba di ruas tol dalam kota sejak Km 3+050 hingga Km 8+600. Diharapkan kemacetan berkurang sebanyak 20 persen. Ia menjelaskan, setiap harinya di tol dalam kota Cawang-Tomang-Pluit ada sekitar 314.368 kendaraan yang melintas. Jumlah kendaraan itu dinilai tidak bisa lagi ditampung ruas jalan tol yang ada ke arah Pluit. Contra flow dipilih selain murah, juga efektif mengurangi kecepatan.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Hasanuddin mengatakan, setiap pagi di ruas tol dalam kota mulai Cawang hingga Kuningan mengalami kepadatan kendaraan luar biasa karena kapasitas jalan yang sudah tidak mampu menampung pertumbuhan volume kendaraan yang sangat tinggi.

Ia menambahkan, perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas ruas Cawang-Semanggi saat ini mencapai 1,4 di mana angka 1 sudah menunjukkan volume yang melebihi kapasitas jalan. Sedangkan rasio di ruas Semanggi-Cawang sebesar 0,67.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda AKBP Wahyono yang mendampingi Hasanuddin menambahkan, arus lalu lintas akan diarahkan masuk ke area contra flow melalui bukaan median di Km 3+050 atau depan Bank Bukopin, Jalan MT Haryono. Pengguna memiliki dua pilihan untuk kembali ke jalur normal, yaitu Km 7+150 depan gedung LIPI dan Km 8+600 di depan Hotel Sultan. Wahyono mengatakan, pihak kepolisian akan membantu arus lalu lintas yang terkena kebijakan contra flow tersebut.

Hasanuddin mengatakan, kebijakan contra flow sebelumnya sudah dilakukan di jalan Tol Tomang. Karena itu, apabila ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (W2) Ulujami-Kebun Jeruk telah beroperasi seluruhnya pada 2013, maka diharapkan dapat mengurangi beban volume kendaraan di tol dalam kota.

YLKI tidak yakin contra flow bisa mengurai kemacetan. "Contra flow boleh-boleh saja dilakukan, tetapi sulit mengurai kemacetan," kata Tulus Abadi. Sebab, pertumbuhan kendaraan pribadi yang melaju di tol dalam kota sangat tinggi. Sementara kapasitas jalan tidak pernah ada penambahan sehingga yang terjadi setiap hari jalan berbayar itu macet parah.

Ketua Organda DKI Soedirman mengatakan, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan sulit menemukan strategi mengurai kemacetan di Jakarta, khususnya lajur tol dalam kota selama pemerintah belum menyediakan angkutan umum massal yang memadai.

Sementara itu, anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta Boy Bernard Sadikin mengatakan, contra flow di jalan tol dalam kota ruas Cawang-Grogol harus dikaji secara serius sehingga kendaraan yang keluar dari contra flow tidak menimbulkan kemacetan parah di Taman Ria Senayan.

"Program contra flow jangan sampai menimbulkan korban kecelakaan karena sosialisasinya belum maksimal. Polda Mentro Jaya harus menurunkan aparatnya dalam jumlah yang cukup untuk memandu pengendara," ujar Boy Bernard Sadikin.

Boy mengatakan, uji coba contra flow sulit untuk mengurai kemacetan karena volume kendaraan sangat tinggi. Daya tampung jalan tol dan jalan protokol tidak mampu menampung kendaraan.

"Pemerintah harus membuat kebijakan yang radikal. Batasi kendaraan pribadi. Pemerintah juga harus lebih dulu menyediakan angkutan massal yang cukup sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," kata Boy Bernard Sadikin, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Yon Parjiyono/Sadono)