Politika
Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat
Selasa, 1 Mei 2012
NUSRON WAHID, anggota DPR dari F-PG
Politisi Muda Religius
Nusron Wahid adalah sosok politikus muda Partai Golkar yang dikenal religius. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor kelahiran Kudus, 12 Oktober 1973, ini sangat getol memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Nusron, yang juga dikenal giat mengupayakan toleransi dan kerukunan umat beragama, memang tak kenal lelah mengimplementasikan amanat Catur Sukses yang digagas Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie: menyejahterakan rakyat.
Mantan Ketua Pansus RUU OJK dari Fraksi Partai Golkar ini, adalah salah satu legislator yang gigih membidani kelahiran Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan itu.
Lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren, Nusron pun enjoy dijuluki politisi-santri. Mungkin, julukan itu pas untuk mantan Ketua Umum PB PMII periode 2002-2003 ini.
Karena itu, langkah politik lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, hampir tak pernah lepas dari nuansa religi.
Bagi dia, peran dan fungsi agama harus dioptimalkan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, seperti pengentasan kemiskinan.
Mantan wartawan surat kabar ekonomi ini yakin, agama bisa menjadi pedoman hidup, tak terkecuali bagi seorang wakil rakyat seperti dirinya.
Suami Dily Rosi Timadar ini, juga yakin, kalau wakil rakyat berjuang semata-mata untuk rakyat, maka citra lembaga DPR bisa menjadi lebih baik. (Yudhiarma/Kartoyo DS)
Berantas Mafia Pajak
Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid, meminta pegawai pajak yang melanggar hukum ditindak tegas. Hukum seberat-beratnya dan jangan diberi ampun.
"Yang nakal jangan dikasih ampun. Kalau perlu jangan hanya dinonaktifkan atau didimutasi, tapi pecat sekaligus," kata politisi muda Partai Golkar itu.
Nusron juga meminta Dirjen Pajak tak segan-segan melapor ke aparat penegak hukum apabila ada anak buahnya yang terbukti korupsi. "Jangan karena semangat korps, kemudian pegawai yang salah justru dilindungi," kata Nusron.
Nusron mendukung Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk terus melanjutkan transformasi dan perbaikan sistem perpajakan.
Di sisi lain, ia mengimbau wajib pajak untuk tertib membayar pajak. Dan sudah saatnya wajib pajak meninggalkan cara-cara "gelap" seperti membayar pajak kepada calo-calo.
Sebagai politisi muda Nusron Wahid tergolong memiliki keberanian dalam memberikan pernyataan-pernyatan, apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Ia tidak perduli apakah itu menyangkut kebiuakan menteri atau presiden.
Bukan hanya soal yang berkaitan dengan komisinya, yakni komisi XI yang menyangkut problematika kerakyatan ia soroti. Seperti halnya masalah konflik horizontal antara massa Ahmadiyah dengan ormas Islam atau masalah serupa.
Terkait masalah ini, Nusron meminta Presiden SBY agar segera menerbitkan Perpres tentang pelarangan Ahmadiyah, misalnya. Perpres ini diharapkan mampu meredam konflik horizontal kekerasan terhadap warga pemeluk agama baik Ahmadiyah, GKI Yasmin, dan lain sebagainya.
Pasalnya, surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri tidak efektif untuk mengatasi persoalan semacam itu.
"Tata urutannya, SKB itu untuk internal, bukan untuk masyarakat. Harusnya peraturan perlindungan terhadap kebebasan beribadah ada di UU atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Perlindungan terhadap warga sipil, untuk beribadah dan tidak diganggu," ucap Nusron kepada wartawan sebelum acara pembukaan HUT GP Ansor ke-78, Selasa (24/4) Malam.
Apalagi, tutur dia, beberapa hari yang lalu terjadi penyerangan kembali terhadap mesjid Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat.
Saat ini, kata Nusron, terletak pada kecerdasan polisi untuk mengatasinya. Penyerangan mesjid Ahmadiyah di Kuningan itu lantaran aparat lalai mengantisipasi. "Kata kuncinya kekuatan dan kecerdasan polisi sebagai aparatur negara, bagaimana sikapnya," jelasnya.
Damaikan Umat
Menurut Nusron, GP Ansor Tasikmalaya sudah bekerja sekuat tenaga untuk melindungi warga Ahmadiyah pada waktu terjadi penyerangan. Dia mengakui bahwa keyakinan Ansor dan Ahmadiyah berbeda soal pandangan tentang Islam, akan tetapi, pihaknya meyakinkan bahwa GP Ansor melindungi mereka dalam kapasitas warga Ahmadiyah sebagai masyarakat.
"Yang disayangkan soal ketegasan polisi, mulai Ahmadiyah, GKI Yasmin, dan beberapa kasus lain. Polisi dan negara ini sukanya menumpuk masalah. Lama-lama akan menjadi bom waktu," katanya.
Menurut Nusron, seringnya terjadi benturan horizontal antara jamaat Ahmadiyah dengan ormas Islam, disebabkan oleh lemahnya penanganan aparat kepolisian di lapangan. Padahal, kalau saja polisi bisa tegas kepada para pelaku bentrokan, hal seperti itu tidakan terjadi berulang-ulang.
"Saya melihat selama ini penangan aparat kepolisian di lapangan dalam menghadapi konflik horizontal sangat lemah. Jadi, Presiden harus mengeluarkan Perpres, jangan cuma statemen," kata Nusron Wahid.
Nusron menegaskan, pihaknya tidak pernah melindungi Ahmadiyah sebagai ajaran. Yang mereka lindungi adalah jamaat Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak perlindungan yang sama dengan warga negara lainnya.
"Kalau ajarannya tentu saja kami tidak sepaham. Apalagi kalau mereka masih ngotot mengatakan ada nabi setelah nabi Muhammad, itu jelas bukan ajaran Islam," ujar Nusron.
GP Anshor sendiri, kata Nusron, sudah menurunkan anggotanya di sejumlah daerah termasuk di Tasikmalaya tempat kejadian belum lama ini, untuk memediasi antara massa ormas Islam dengan jamaat Amadiyah.
"Apa yang kami lakukan terhadap jamaat Ahmadiyah adalah melindungi mereka sebagai warga negara Indonesia, bukan Ahnadiyah sebagai ajaran," tegas Nusron.
Bagi GP Anshor, Ahmadiyah sebagai ajaran sudah keluar dari ajaran Islam., Tapi sebagai warga negara, penganutnya harus mendapat perlindungan.
"Selama Ahmadiyah masih menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, kami tidak sejalan dengan mereka," kata Nusron lagi.
Oleh sebab itu, Nusron mendesak pemerintah agar tidak melakukan pembiaran atau bahkan adu domba antarorganisasi masyarakat.
"Anggota kita sudah siap untuk melindungi warga Ahmadiyah. Yang dilindungi bukan ajarannya, tapi penyerangan itu jangan sampai terjadi," ucapnya. (Kartoyo DS)
Tjahjo Kumolo, Anggota DPR/Sekjen PDIP
Atasi Kesenjangan Sosial
Ketegangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di Aceh merupakan indikasi pemerintah pusat dan daerah belum optimal meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Rencong.
"Karena angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial itu indikasi pemerintah pusat dan daerah Aceh harus lebih bekerja keras meningkatkan kesejahteraan di Aceh," ujar anggota DPR yang juga Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.
Tjahjo mengatakan, intelijen harus maksimal mencermati berbagai problem di Aceh. Jangan sampai pilkada yang sudah berlangsung damai, dirusak oleh oknum untuk meresahkan masyarakat, khususnya untuk memunculkan anarkisme sosial.
"Pilkada sebagai instrumen membangun Aceh harus diapresiasi. Waspadai sekelompok orang yang mengadu domba, membuat keresahan. Itu harus dicermati," tutur anggota komisi I DPR ini.
Menurut dia, pemerintah harus segera menyelesaikan beragam kasus di Aceh, namun tidak dengan pendekatan kekerasan seperti di Papua.
"Tapi yang penting pemerintah jangan menyelesaikan seperti di Papua, membentuk satgas lagi, membentuk badan baru lagi," katanya.
Dia menyebutkan, intelijen cukup dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. Jangan sampai pilkada yang sudah berjalan aman, jadi pintu masuk membuat Aceh tidak aman lagi. "Pemerintah jangan lambat memberikan respons," ujar Tjahjo.
Dia mengingatkan, pemerintah jangan lambat menangani permasalahan di Aceh. "Pemerintah jangan bertele-tele, harus cepat mengambil langkah, untuk pembangunan Aceh," ucapnya. (Kartoyo DS/Yudhiarma/berbagai sumber)
Marzuki Daud, Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus
Aceh dan Papua (Fraksi Partai Golkar)
SDA untuk Makmurkan Rakyat Aceh
Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Aceh, harus dioptimalkan. Ini untuk memakmurkan masyarakat Tanah Rencong yang selama ini belum berjalan maksimal.
Inilah yang menjadi concern Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh dan Papua dari Fraksi Partai Golkar Marzuki Daud.
Baru-baru ini, ia berperan menjembatani pertemuan Gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah, Pemangku Wali Nanggroe Malek Mahmud, Ketua DPR Aceh Hasbi, dan Tim Migas Aceh Iskandar, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik beserta stak holdernya, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Ia gigih menyerukan para pemimpin terpilih serta para anggota DPRD di Aceh, bersatu dan bersinergi sehingga program pembangunan berjalan baik. "Kami berharap kesejahteraan bagi rakyat Aceh bisa segera terwujud. Ini komitmen yang harus dijalankan bersama-sama," kata Marzuki Daud.
Sosok anggota Komisi IV DPR ini, tak asing bagi warga Serambi Mekah. Mantan anggota MPR mewakili Utusan Daerah (1997-1999) ini, dikenal getol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di ujung barat Indonesia. Dari sektor pertanian, infrastruktur, sampai "mendinginkan" suasana menjelang dan pascapilkada, ia persembahkan untuk daerah yang terus maju setelah diterjang konflik dan bencana tsunami.
Putra Pidie yang dibesarkan di kota juang Bireun ini, telah membuktikan juga dirinya sebagai "penyambung lidah" masyarakat Aceh di Jakarta. Dengan tangan dinginnya, mantan Ketua DPP KNPI ini pernah tercatat sukses melobi eksekutif dalam pengadaan benih dan pupuk murah yang bisa terserap jutaan petani Aceh. Kegigihannya yang lain berujung pada terealisasinya pembangunan tiga gudang Bulog di daerah penghasil beras terbesar di Aceh.
Pengalaman berpolitiknya juga tak diragukan lagi. Senioritasnya di Partai Golkar tak bisa dimungkiri. Pria yang pernah menjadi Ketua PB Lemkari ini aktif membela panji-panji "beringin" sejak usia 17 tahun. Yakni, beberapa saat pasca-Sekber Golkar berdiri. Bahkan, pada Pemilihan Umum 1971 ia dipercaya menjadi juru kampanye Golkar di Kecamatan Jeumpa, Bireun.
Berangkat dari organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia mengasah kemampuannya lebih intens dengan terlibat dalam politik praktis, meski harus rela meninggalkan status PNS di Kantor Gubernur Aceh.
Optimalisasi SDA
Sementara itu, DPR melalui Tim Pemantau Otsus Aceh dan Papua meminta pemerintah mendukung optimalisasi pemanfaatan SDA untuk Aceh. Ia mendesak agar kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Arun menjadi terminal penerima dan regasifikasi LNG guna memenuhi kebutuhan gas di Aceh.
Marzuki meminta pemanfaatan SDA lainnya yang dimiliki Aceh harus ditingkatkan guna mendukung pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh yang selama ini belum maksimal.
Ia juga meminta jaminan pemerintah agar LNG Arun dengan 14 tangki besarnya tidak menjadi besi tua di Aceh. Marzuki Daud atas nama tim pemantau DPR mengatakan, pihaknya perlu melaporkan kepada Menteri ESDM karena kekayaan alam Aceh sebagai SDA Aceh harus diupayakan untuk masa depan provinsi yang baru saja menggelar pilkada itu.
"Aceh perlu dibangun dan sampai hari ini kesenjangan di Aceh belum diselesaikan. Termasuk persoalan receiving terminal gas Arun sudah menjadi agenda utama agar PT Arun tidak akan menjadi besi tua. Sebanyak 14 tangki raksasa gas yang ada di Arun mampu mengalirkan gas ke Sumut. Pembangunan pipa yang direncanakan selesai dalam 18 bulan sudah masuk tender. Saya perlu menjelaskan hal ini kepada pemerintah, agar tidak berseberangan dengan rencana pembangunan di Belawan, Sumatera Utara," ujarnya.
Marzuki juga mengapresiasi Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang telah menyetujui membangun Arun sebagai receiving terminal gas dan meminta pemerintah segera merevisi Inpres No 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional agar memberikan peluang untuk memfungsikan fasilitas terminal receiving gas Arun, Aceh Utara.
Gas itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan PIM, AAF, kertas kraf Aceh, arimtik dan PLN serta dapat dialirkan ke Medan, Sumatera Utara, untuk memenuhi kebutuhan PLN dan industri. (Yudhiarma)
Nasir Djamil, Anggota DPR dari Fraksi PKS
Tanah Rencong Harus Bangkit
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil, menyatakan, bahwa kaum perempuan Indonesia, khususnya di Tanah Rencong (Provinsi Aceh), harus bangkit dari kesenjangan gender.
"Hari ini masyarakat Indonesia, khususnya perempuan menghadapi beban luar biasa, terutama terkait ekonomi, keluarga dan sosial disebabkan mereka belum bisa bangkit dari kesenjangan dari kaum pria," katanya di Banda Aceh, baru-baru ini.
Hal tersebut juga disampaikan pada kegiatan Rumah Keluarga Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Aceh dengan tema "Keluarga Fondasi Dasar Membangun Karakter Bangsa".
Politisi yang vokal ini menyebutkan, bahwa sejak dahulu kaum perempuan Aceh sudah maju bersama tokoh perempuan lainnya di Nusantara ini, termasuk RA Kartini.
"Tapi kini, kaum perempuan menghadapi beban luar biasa, terutama ekonomi, keluarga, sosial disebabkan belum bisa bangkit dari kesenjangan dengan pria," katanya menegaskan.
Padahal, tutur dia menambahkan, kaum perempuan adalah tiang negara, masa depan ada di tangan wanita. Karenanya sangat kuat dalam memainkan perannya.
"Namun saat ini mereka belum belum beruntung di hampir semua sektor, baik di lembaga nonpemerintah maupun instansi pemerintah," katanya menjelaskan.
Akan tetapi, di pihak lain, Nasir Djamil juga mengatakan, kaum perempuan memiliki andil besar dalam membangun dan mencetak generasi bangsa berkualitas.
"Jangan sampai setelah keluarga baik lalu dirusak oleh lingkungan, kemudian anak tersangkut masalah narkoba. Karena itu, kaum ibu dan perempuan memiliki peran penting ciptakan keluarga yang 'sakinah, mawaddah, wa rahmah'," katanya. (Kartoyo DS/Yudhiarma/berbagai sumber)
|
|
