Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Zaini Abdullah - Muzakkir Manaf sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017. Ini sebagai hasil dari ditolaknya permohonan atau "gugatan" Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan atas sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang digelar 26 April lalu.

"Pokok permohonan tidak beralasan, dan tak terbukti menurut hukum. Oleh karenannya MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tutur Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD, saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Jumat.

Selama persidangan, Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan membuktikan berbagai pelanggaran yang dibuat oleh kubu Zaini Abdullah - Muzakkir Manaf. Irwandi menuduh kubu mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut melakukan intimidasi dan kecurangan lain sehingga mereka meraih suara banyak.

Namun MK berpendapat bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis, tidak melalui suatu perencanaan yang matang. Karena kapasitas Zaini Abdullah - Muzakkir Manaf bukan sebagai incumbent atau pejabat pemerintahan yang dapat menggerakkan struktur yang ada untuk memengaruhi pemilih supaya memilih Zaini Abdullah - Muzakkir Manaf.

"Kejadian yang sifatnya pidana tidak terbukti dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih dan tidak terbukti dilakukan secara kerjasama sistematis antara pelaku kekerasan dengan para pihak terkait," tutur Mahfud MD.

Hakim konstitusi, Hamdan Zoelva, mengatakan seandainya yang dimaksud pemohon adalah pihak terkait menggunakan struktur Partai Aceh untuk mempengaruhi supaya pemilih memilih pihak terkait, pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Partai Aceh menggerakkan atau memerintahkan strukturnya memengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun teror untuk memilih pihak terkait.

Bahwa benar dalam persidangan ditemukan fakta hukum mengenai teror dan intimidasi. Namun tindakan teror dan intimidasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang mengaku atau diduga sebagai simpatisan Partai Aceh.

"Sedangkan tindakan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Partai Aceh tidak dapat dibuktikan oleh pemohon karena orang-orang yang melakukan tindakan teror dan intimidasi tersebut tidak diketahui apakah yang bersangkutan mempunyai hubungan secara struktur dengan Partai Aceh melalui pembuktian kartu anggota Partai Aceh," tegas Hamdan.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan menggugat Pilkada Aceh 2012 ke MK karena dinilai telah terjadi praktik intimidasi, teror, dan pelanggaran yang dilakukan Komite Independen Pemilu (KIP) saat pemilukada.

Penasihat hukum pemohon Andi Asrun mengatakan praktik intimidasi dan teror tersebut berasal dari orang-orang tertentu dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih. Pemilukada Aceh diselenggarakan pada 9 April 2012 dan diikuti lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Ahmad Tajuddin - H Tengku Suriansyah, Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan, Darni M Daud - Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar - Nova Iriansyah, dan pasangan Zaini Abdullah - Muzakir Manaf. KIP Provinsi Aceh, pada 17 April 2012 mengumumkan pemenang pilkada adalah pasangan Zaini Abdullah - Muzakir Manaf dengan memperoleh 1.327.695 suara. (Wilmar P)