Suara Karya Online

KUPANG _ Pemerintah masih mengambangkan dan belum memberikan kepastian soal pelaksanaan perintah Presiden RI terkait Pilkada Timor Tengah Utara (TTU). Hal itu tertuang dalam suratnya melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor: R.73/M.Sesneg/ D-4/PU.10.01/ 4/2012 tanggal 5 April 2012.

Surat itu terkait eksekusi putusan MA Nomor 119 K/ TUN/2011 yang meminta agar putusan KPU TTU tentang penetapan pasangan calon dan penarikan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah TTU Periode 2010-2015.

Informasi yang diperoleh Suara Karya dari Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kemendagri belum bisa memberikan kepastian karena menunggu koordinasi dengan KPU Pusat. Oleh karena itu, hingga saat ini belum dipastikan seperti apa eksekusi putusan tersebut.

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan KPU Pusat, namun hasil koordinasi antara Kemendagri dan KPU Pusat itu belum dilaporkan kepada Mendagri Gamawan Fauzi. Juru bicara KPU NTT Djidon de Haan yang dikonfirmasi di kantornya di Kupang, NTT, kemarin, mengatakan, belum mengetahu informasin itu.

Namun dia mengakui, beberapa waktu lalu KPU TTU menolak melaksanakan perintah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam surat Nomor: R.73/M.Sesneg/D-4/PU.10. 01/4/2012 tanggal 5 April 2012 perihal meminta KPU TTU melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melaporkan kepada Presiden pelaksanaan putusan tersebut.

Penolakan tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemensesneg secara tertulis yang telah disampaikan, Senin (23/4). KPU menjawab surat dari Mensesneg tersebut dan telah menjelaskan secara detail persoalan Pilkada TTU, termasuk alasan tidak dilaksanakannya putusan MA tersebut. (Bonne Pukan)

PAN Gulirkan Program Kesra

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menggulirkan program kesejahteraan rakyat (kesra). Dikomandoi Ketua Umum DPP PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa, partai ini terus menjalankan strategi politiknya, membantu kesulitan masyarakat.

Menjelang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Pilkada DKI 2012, PAN memberikan kemudahan bagi warga DKI yang kurang mampu.

"PAN terus meningkatkan kepedulian terhadap rakyat miskin. Ditengah tingginya harga kebutuhan pokok, kami memberikan solusi dengan sembako murah yang telah diberikan kupon," kata politisi PAN Suhadi di Jakarta, Senin (7/5). Lebih lanjut, Suhadi yang juga Ketua DPC PAN ini menambahkan, PAN peduli terhadap rakyat. "Kami ingin memberi bukti bukan janji. Kami menyebarkan sedikitnya 150 kupon di wilayah Pancoran, Setia Budi, Kebayoran Baru. Sebelumnya kami juga melakukan hal yang sama di Manggarai dan Tebet," ujarnya. Kebutuhan pokok seperti, beras 2 liter, minyak goreng 1 liter, mie intans 5 bungkus, dan telor 1 kg. Harganya sekitar 50 ribu rupiah.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Jaksel Abdul Ghoni mengatakan, ke depan bukan hanya sembako murah, ada kemungkinan ada sembako gratis dan pengobatan gratis. (Yon P)