Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Partai Demokrat resah atas keberlarutan penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi yang melilit Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Kasus korupsi yang melilit Anas di antaranya proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kasus itu dianggap meruntuhkan citra partai berlambang bintang mercy itu. Elektabilitas parpol yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terus menurun. Bahkan, diperkirakan sudah rontok ke angka 11 persen.

"Citra Partai Demokrat anjlok, (elektabilitasnya) sudah di bawah dua belas persen atau sekitar sebelas persen lebih sedikit," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR, Hayono Isman, saat dihubungi Suara Karya di Jakarta, Senin (7/5).

Dia tidak membantah jika kondisi itu dikatakan mengganggu psikologi parpol dan kader Partai Demokrat. Satu sampai dua bulan ke depan, Hayono mengkhawatirkan elektabilitas Partai Demokrat akan menembus angka 10 persen.

Citra itu menurun apabila dibanding hasil penelitian yang dirilis beberapa lembaga survei di Indonesia pada Maret 2012, yakni elektabilitas Partai Demokrat pada angka 12 persen. "Kemungkinan sekarang ini sudah pada angka 11 persen," ujarnya.

Karena itu, Hayono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga dilakukan Anas. Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini, Partai Demokrat tidak akan melindungi para pejabat ataupun kadernya yang melakukan korupsi. Aparat penegak hukum diberi kewenangan luas untuk membongkar dan menyidik semua kasus korupsi.

"Seperti telah ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono--Red), siapa pun yang melakukan korupsi akan diproses hukum jika itu terbukti melibatkan kader kami (Demokrat)," katanya. Jika Anas terbukti korupsi, menurut dia, Partai Demokrat akan segera memberhentikannya dari jabatan.

Hayono Isman menilai, keterpojokan Partai Demokrat akan dimanfaatkan partai politik lain untuk mengambil untung. Citra Partai Demokrat jatuh, sementara citra partai lain terus meningkat.

"Karena itu, saya meminta jangan menyelesaikan perkara berdasarkan pesanan politik. Tapi, tegakkan hukum dengan benar tanpa ada kepentingan lain," katanya.

Selain desakan pada KPK, Hayono juga mengimbau Anas membersihkan nama pribadinya. Anas diminta nonaktif sementara dari kepengurusan partai agar bisa berfokus terhadap kasus korupsi yang sedang dituduhkan kepadanya. "Sebaiknya dia nonaktif dulu dari DPP," ujar Hayono.

Jika Anas dinyatakan tidak terbukti korupsi, maka jabatan Ketua Umum Partai Demokrat akan dikembalikan kepadanya sekaligus akan membersihkan nama partai.

Dia mengingatkan, kalau Anas melepaskan jabatan ketua umum partai sekarang ini, hal itu akan lebih terhormat jika mundur setelah dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Demokrat, menurut dia, harus diselamatkan dari kepentingan pribadi. "Kehormatan menunjukkan ksatria diri karena orang itu tak mau mengorbankan organisasi demi kepentingan kekuasaannya pribadi," ujar Hayono.

Hal itu juga jauh lebih terhormat di hadapan publik, walaupun memiliki kesalahan. "Bagi saya, siapa pun dia, akan terhormat untuk menyatakan mundur dengan sikap ksatria. Daripada nanti diturunkan oleh partai," ujar Hayono Isman.

Sementara itu, kolega Hayono di jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, mengatakan, desakan agar Anas mundur dari ketua umum bukan suara kolektif jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat.

Desakan itu hanya pribadi beberapa anggota dewan pembina. "Dari dulu seperti itu (menginginkan Anas mundur). Jadi bukan sekarang ini saja," kata Mubarok yang juga menjadi Ketua Tim Sukses Pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat.

Dengan nada kesal, Mubarok meminta beberapa petinggi Partai Demokrat di Wanbin dan DPP agar tidak menambah kisruh di internal partai. "Biarkan saja proses hukum berjalan dan tunggu hasilnya," katanya.

Dia menyatakan seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat harus mematuhi hukum tanpa pengecualian. Itu artinya, menurut Mubarok, Partai Demokrat tidak akan melindungi Anas jika terbukti melakukan korupsi. "Kita sudah serahkan prosesnya ke hukum. Ini final," katanya menegaskan. (Feber S)