Suara Karya Online

Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tergerusnya daya beli masyarakat yang merosot tajam, yakni melindungi pasar domestik dengan menopang pelaku ekonomi yang dominan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sekarang berjumlah mencapai 55,21 juta unit usaha atau 99,98% dari total pelaku bisnis. Lonjakan yang signifikan karena pada 2009 berjumlah 49,8 juta unit usaha melalui program pemberdayaan masyarakat miskin yang diimplementasikan secara terintegrasi, koordinatif, terencana, terarah, terukur, tertib, dan tersinergi untuk memampukan mereka bersaing dalam perekonomian global.

Dengan menunjang UMKM dapat memicu perluasan dan menciptakan lapangan kerja. UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 101,72 juta atau 97,24% dari total angkatan kerja yang terserap di seluruh sektor kegiatan ekonomi dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 673,9 triliun atau 55,6% dari total PDB dengan nilai investasi sebesar Rp 640,4 triliun atau 52,9%.

Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan peningkatan produktivitas, daya saing, kinerja, pengetahuan, keterampilan, kualitas barang/produk, utilitas, kapasitas, kompetensi SDM, sikap, mental, perilaku dalam meningkatkan jaringan usaha, berani memanfaatkan dan mengambil peluang untuk bersaing di mancanegara.

Lemahnya daya saing ekonomi Indonesia dalam persaingan global terkendala minimnya anggaran sektor infrastruktur karena APBN-P 2012 ludes untuk membayar utang dan gaji pegawai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat rawan dan meniupkan sinyal bahaya karena pemerintah selalu menerapkan kebijakan anggaran yang ditutup dengan utang dan penarikan utang baru hanya digunakan untuk membayar kewajiban utang karena pendapatan negara tidak bisa menutup pengeluaran dan pemanfaatan yang tidak produktif. Dengan demikian, utang tidak bisa menjadi modal untuk menciptakan nilai tambah yang dapat dijadikan pegangan untuk membayar kembali pinjaman.

Untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh tinggi serta strategi yang ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Pemerintah harus jeli dan peka dalam mengevaluasi pembangunan infrastruktur supaya konsep pengembangan selanjutnya lebih matang.

Namun, akuntabilitas, evaluasi, dan transparansi proyek pembangunan infrastruktur sangat penting dan harus mudah diakses, diketahui rakyat demi tercapainya pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan dapat langsung dinikmati oleh rakyat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, realisasi pembangunan infrastruktur yang sangat vital pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata terganjal kesiapan proyek dan proyek infrastruktur yang ditawarkan ke investor asing sudah berubah peruntukannya. Dalam pembangunan infrastruktur, perlu visi dan fokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata melihat keuntungan bisnis yang justru akan menyisakan masalah bagi rakyat setempat berkaitan dengan pembebasan lahan atau ekses sosial dan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan menunjukkan semakin banyaknya output nasional sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta memprioritaskan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai kebijakan nasional dengan melibatkan multisektor. Berhasil mengentaskan rawan pangan berarti mampu juga mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan pengangguran yang sekaligus juga berarti memperkokoh ketahanan nasional.

Sejak krisis global 2008, menurut data laporan Organisasi Buruh Internasional terbaru, sekitar 50 juta orang kena PHK dan angka pengangguran global diperkirakan akan menembus angka 202 juta orang atau 6,1 persen dan meningkat 3 persen atau 6 juta orang dari 196 juta orang pada 2011. Memburuknya dan tidak stabilnya kondisi ekonomi dunia dikhawatirkan bisa berimplikasi dan berimbas pada perekonomian nasional terutama ekspor Indonesia karena UMKM berkontribusi terhadap ekspor sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen.

Pemerintah harus terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai sejumlah kebijakan peraturan perundangan, peningkatan akses terhadap permodalan, akses pemasaran dan distribusi ke pasar yang potensial, akses penguasaan dan adopsi teknologi baru untuk inovasi, berkreasi menciptakan dan mengembangkan produk baru, agar mampu menghadapi persaingan global.

Pemerintah harus lebih terbuka, transparan menerima keterlibatan dari berbagai unsur seluruh komponen bangsa yang memiliki potensi dalam perbaikan dan perumusan strategi kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk mengoptimalkan langkah pembangunan infrastruktur. Strategi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tolok ukur dan barometer peningkatan kesejahteraan rakyat adalah penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan rakyat perkapita.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan harus diselesaikan secara struktural dan nyata, murni tanpa maksud politis. Ke depan, diharapkan kehidupan masyarakat miskin yang marginal dapat terangkat, mampu melepaskan diri dari kubangan lumpur kemiskinan dan masalah kesenjangan sosial yang terjadi akibat ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, ketidakadilan, dan korupsi yang merajalela. ***
Penulis adalah peneliti sosial ekonomi, alumnus
University of Southern Queensland (USQ), Australia.