Suara Karya Online

"Perusahaan yang kecil dan memiliki semangat kewirausahaan sering menghasilkan inovasi terobosan karena memiliki fokus yang terbatas, menoleransi risiko, memiliki hasrat pada apa yang mereka lakukan, dan memperoleh manfaat besar jika berhasil melakukannya." (Pearce, Robinson: 2007)

Dalam satu dekade terakhir, dua gelombang krisis ekonomi datang susul-menyusul. Krisis pertama terjadi di AS tahun 2008 akibat subprime mortgage atau kredit macet di bidang properti. Krisis kedua menyusul pada 2011, terjadi di Eropa disebabkan oleh default utang Yunani, yang kemudian merembes ke Irlandia dan Portugal. Dua gelombang krisis ini membuat perekonomian beberapa negara di dunia mengalami resesi, khususnya Amerika dan Euro Zone (negara pengguna mata uang Euro).

Resesi di Amerika - Euro Zone menyebabkan perlambatan di dua kawasan utama ekonomi dunia itu dan secara kausalistik turut memengaruhi perekonomian global. Beberapa negara emerging market yang ekonominya tumbuh signifikan dua dekade terakhir seperti China dan India ikut menanggung beban. Negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dan ketiga di dunia itu masing-masing hanya bisa tumbuh 8 persen dan 6,5 persen setahun pasca krisis Amerika. Padahal, setahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi China sempat mencapai 11,4 persen dan India 9,6 persen. Sampai saat ini kedua negara tersebut belum kembali ke posisi pertumbuhan terbaik yang pernah mereka raih.

Namun, berbeda dengan China maupun India serta beberapa negara lain yang juga 'demam' akibat menanggung derita amukan krisis global, trend pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun justru sangat positif. Pada 2009, misalnya, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi ketiga di dunia dengan angka 4,5 persen. Tahun 2010 dan 2011 masing-masing tumbuh 6,1 persen dan 6,5 persen. Sementara negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa bahkan tumbuh negatif, hanya Indonesia, India dan China yang tumbuh positif.

Merupakan sebuah prestasi besar bagi perekonomian Indonesia. Lalu apa gerangan rahasia mengapa perekonomian Indonesia relatif tahan dari terjangan gelombang krisis? Craking Entrepreneurs (2012) karya Prof Rhenald Kasali menjawabnya. Selain rendahnya tingkat utang masyarakat sampai ke level rumah tangga, sumber daya manusia dengan dominasi lapisan produktif. Indonesia juga memiliki komunitas kelas menengah yang semakin besar dan tumbuh cepat serta menjadi sektor komoditas yang kaya.

Dalam kaitannya dengan varian sektor komoditas ini, kewirausahaan tentu memegang peranan penting. Usaha mikro, kecil dan menengah yang berorientasi pada konsumen domsetik menjadi sabuk pengaman anti krisis karena sebagian besar dari produk-produk usaha mikro kecil dan menengah adalah untuk kebutuhan konsumsi domestik.

Bercermin dari Gross Domestic Product 2011, misalnya, dari Rp 8.000 triliun lebih GPD, tak kurang dari Rp 3.500 triliun berasal dari konsumsi rumah tangga. Termasuk, di antaranya garmen, alas kaki, kosmetik, jamu, pangan lokal, buah-buahan, dan furnitur. Produk-produk tersebut berasal dari dalam negeri, walaupun sebagian juga merupakan produk impor seperti buah-buahan dari China dan India.

Oleh karena produk usaha mikro dan kecil ini cukup mendapat sambutan dari pasar, tak heran, jika mampu menciptakan lapangan kerja terbesar bagi bangsa ini. Sebanyak 104,6 juta orang tenaga kerja terserap pada sektor ini. Usaha-usaha mikro dan kecil ini secara kasat mata dapat kita lihat.

Mereka ada di perumahan, dibangun dari garasi atau dapur rumah, tampak di tepi-tepi jalan, mulai dari kuliner sampai bengkel mobil dan sepeda motor, dari tape ketan sampai garam dapur, dari batik sampai kain bordir, dari barang-barang kerajinan sampai mikrohidro. (Rhenald Kasali: 2012)

Walau skala kecil, peran usaha mikro kecil dan menengah, sangat signifikan karena mampu menghidupkan ekonomi masyarakat yang jauh dari jangkauan krisis. Usaha-usaha kecil ini memiliki daya survival tinggi karena mereka tumbuh secara alamiah. Mereka ibarat pohon di dalam hutan. Akaranya menghujam dalam ke tanah dan batangnya kokoh menjulang ke langit.

Potensi besar usaha mikro harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh.

Pertama, dengan dukungan permodalan. Perlu mempermudah akses modal ke perbankan, misalnya, dengan modal lunak tanpa agunan dan tanpa bunga. Namun demikian, tetap ada pengaturan serta pendampingan ketat demi mencegahnya terjadinya kredit macet (NPL) yang berakibat buruk pada perekonomian, merugikan kreditor.

Kedua, dukungan pengembangan dan sumber daya manusia. Di tengah landskap bisnis yang terus berubah dan diwarnai kompetisi keras, butuh inovasi, kreatifitas dan jaringan dari pengusaha mikro, kecil dan menengah agar bisa tetap survive. Pemerintah bisa menjadi mediator dalam hal ini. Misalnya menyelenggarakan pelatihan maupun pameran yang melibatkan para pengusaha.

Ketiga, pemerintah juga perlu menjemput bibit-bibit pengusaha kecil baru di lembaga pendidikan yang nampak terus bermunculan. Sebuah trend positif yang harus dioptimalkan di tengah masih besarnya angka pengangguran. Tahun 2011 lalu, BPS mencatat jumlah pengangguran Indonesia mencapai 8,12 juta orang. Sementara itu, dari 119,4 juta orang angkatan kerja, 7,8 persen merupakan pengangguran bergelar sarjana.

Dengan mendorong kewirausahaan, maka angka pengangguran bisa dikikis. Memasukkan kewirausahana di dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi, tentu merupakan salah satu upaya yang bisa ditempuh menstimulus lahirnya wirausahawan muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa. ***
Penulis adalah analis ekonomi politik
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Moral di Balik Korupsi Rabu, 9 Mei 2012

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal gudang koruptor memang konyol. Konyol, karena pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar. Pernyataan itu lebih merupakan sinyalemen ketimbang fakta terukur, sehingga sulit bisa dipertanggungjawabkan.

Juga konyol, bahkan gegabah, karena pernyataan itu dinisbahkan kepada beberapa institusi perguruan tinggi tertentu di dalam negeri. Lebih konyol lagi, pernyataan itu dilontarkan seorang Ketua DPR yang seharusnya menunjukkan kenegarawanan. Sebagai orang nomor tiga di Republik Indonesia ini, Marzuki sungguh tidak patut berkata-kata seperti itu.

Menuding institusi tertentu sebagai gudang koruptor memang sama sekali tidak beralasan atau bahkan ngaco. Terlebih institusi tersebut adalah perguruan tinggi. Mana mungkin perguruan tinggi mendidik orang menjadi koruptor! Bahwa relatif banyak alumnus perguruan tinggi terjerat kasus korupsi, itu tak serta-merta menjadi bukti bahwa perguruan tinggi mencetak koruptor.

Namun, memang, dunia pendidikan - bukan hanya perguruan tinggi - tak bisa berlepas tangan dari masalah korupsi ini. Bagaimanapun, maraknya korupsi di Indonesia merupakan wujud kegagalan sistem pendidikan nasional dalam membangun manusia yang berintegritas tinggi. Diakui ataupun tidak, sistem pendidikan nasional selama ini cenderung mengabaikan pembentukan manusia yang berintegritas tinggi ini. Mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi, sistem pendidikan cenderung lebih mementingkan aspek kognitif-intelektual. Sementara aspek moral dan etika sedikit sekali memperoleh porsi.

Jadi, peserta didik lebih cenderung disiapkan melulu menjadi manusia pintar secara intelektual. Mereka sangat sedikit memperoleh introduksi nilai-nilai moral dan etis. Pendidikan agama dan etika, dalam konteks ini, sekadar menjadi sampiran.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kehidupan sosial di luar tembok lembaga pendidikan juga semakin serba pragmatis sebagaimana ditandai oleh melonggarnya sistem nilai. Demi menggapai tujuan, orang tak ragu menghalalkan segala cara. Demi meraih kemenangan, orang tak segan berbuat curang.

Langsung maupun tidak, kecenderungan negatif itu terinternalisasikan ke dalam sistem nilai generasi belia. Bahkan secara tak sadar lingkungan acap mengarahkan mereka menjalani praktik-praktik yang menafikan kejujuran. Untuk bisa masuk sekolah favorit, misalnya, banyak anak tidak diterjunkan berkompetisi dalam proses seleksi yang sehat dan fair. Mereka beroleh bangku karena orangtua mereka menyogok - notabene sogokan itu dibungkus dengan sebutan-sebutan manipulatif.

Jadi, sistem pendidikan dalam pengertian luas gagal membentuk manusia berintegritas tinggi. Bahkan sistem pendidikan ini secara tidak langsung seolah turut menyemai manusia-manusia berwatak culas dan bermental maling. Mereka pintar secara intelektual, tetapi lemah karakter dan miskin integritas. Itu pula yang membuat korupsi begitu merajalela.

Walhasil, pemberantasan korupsi tak cukup lewat penegakan hukum yang tegas dan adil. Pemberantasan korupsi juga harus dibarengi upaya pembentukan manusia berintegritas tinggi. Itu berarti, pendidikan moral dan etika wajib digalakkan - di jalur formal, informal, juga dalam kehidupan kemasyarakatan.***