Suara Karya Online

JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Menteri Kesehatan baru agar kinerja kementerian itu bisa optimal. "Kementerian Kesehatan itu menangani persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, melibatkan dana besar, dan membutuhkan profesionalisme. Waktu efektif Pemerintah bekerja makin singkat, karena itu sebaiknya Presiden segera memulihkan kembali otoritas Kementerian Kesehatan," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, persoalan kesehatan di Indonesia cukup kompleks sehingga tidak cukup jika Kementerian Kesehatan hanya dipimpin wakil menteri yang memiliki kewenangan terbatas."Jika dibiarkan terlalu lama tentu mengganggu kinerja Pemerintah," kata Andi Najmi.

Menurutnya, posisi Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron saat ini serba dilematis. Di satu sisi secara kasat mata melihat persoalan kesehatan masyarakat, sedangkan di sisi lain tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. "Pak Ali Ghufron tentu pusing menghadapi kondisi seperti ini. Satu sisi dituntut profesional, di sisi lain terbentur aturan ketatanegaraan," kata Andi Najmi. (Ant)

Seleksi Panwaslu Provinsi Terhalang Dana

BATAM - Seleksi panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat provinsi di seluruh Indonesia terkendala dana. Demikian dikemukakan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak kepada wartawan di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (9/5). Nelson mengatakan, seleksi anggota panwaslu provinsi tidak dialokasikan dalam APBN 2012, sehingga menjadi kendala.

Meski begitu, ia mengatakan, keterbatasan itu tidak boleh menghambat proses seleksi pemilihan anggota panwaslu. "Sekarang kami baru mengupayakan untuk mencari anggaran. Kalau bisa digeser dari anggaran Bawaslu lainnya digunakan untuk seleksi calon anggota Panwaslu di provinsi," ucap Nelson. Ia mengatakan, seleksi anggota panwaslu seluruh Indonesia dilakukan bertahap, karena dilakukan terpusat. "Fit and proper test tidak mungkin dilakukan serentak. Namun, waktunya berdekatan, sehingga proses pembentukan panwaslu di 33 provinsi tidak memakan waktu panjang," katanya.

Bawaslu, tutur dia, akan membentuk tim seleksi daerah sebagai tahapan awal pemilihan. Meski saat uji kelayakan tetap dilakukan terpusat oleh Bawaslu. "Untuk fit and proper test dilakukan di Bawaslu. Bukan dilakukan tim seleksi di daerah," katanya. Tim seleksi daerah, ujar dia, terdiri atas tokoh masyarakat, akademisi dan lainnya yang terdiri atas tiga atau lima orang. "Satu syarat untuk anggota tim seleksi daerah adalah memahami aturan pemilu," kata Nelson. (Tri H)