Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Buruknya manajemen pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lemahnya pengawasan terhadap regulasi dana bagi hasil sektor pertambangan menyebabkan kehidupan rakyat di daerah-daerah penghasil SDA mineral dan tambang masih jauh dari kondisi makmur dan sejahtera.

Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepulauan Riau Aida Zulaika Nasution Ismeth, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andre Wijaya, serta ahli Ekologi Politik dan Sosiologi IPB Arya Hadi Dharmawan dalam dialog Perspektif Indonesia yang bertema Pembangunan Daerah Tanpa Mengeruk Sumber Daya Alam di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (11/5).

Menurut Aida, sampai saat ini rakyat di daerah penghasil SDA tambang belum dapat menikmati hasil eksploitasi sumber daya tersebut. Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan bagi hasil terhadap daerah-daerah tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengatur bahwa dana bagi hasil pertambangan gas bumi dibagi untuk pemerintah pusat sebesar 70 persen dan 30 persen untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk hasil pertambangan minyak bumi, 15 persen untuk daerah dan 85 persen untuk pemerintah pusat.

"Tetapi kenyataannya rakyat belum dapat menikmati hasilnya. Rakyat masih jauh dari makmur karena SDA hanya dikuasai kaum borjuis. Kondisi ini diperparah dengan berbagai undang-undang yang mengarah pada privatisasi pengelolan SDA," ujarnya.

Dia mencontohkan, untuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang merupakan penghasil gas bumi terbesar di dunia. Namun, di daerah itu justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan karena banyak nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Keadaan ini, menurut Aida diperparah dengan pelaksanaan otonomi daerah yang belum berjalan baik sehingga memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan eksploitasi SDA demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, Andre menilai, penegakan hukum yang masih lemah terhadap oknum pemilik modal atau pengusaha yang melanggar regulasi pertambangan menjadi salah satu penyebab terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap SDA di sejumlah daerah.

Bahkan, ujar dia, pengadilan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para penjahat lingkungan. Pengusaha dan penguasa seringkali mengkriminalisasi rakyat yang menolak menyerahkan lahan dan SDA mereka untuk dieksploitasi.

"Sebenarnya Indonesia dapat melakukan pembangunan tanpa harus dilakukan 'pengerukan' seperti yang terjadi saat ini. Sebab, sejauh ini 'pengerukan' itu hanya menguntungkan sebagian pihak dan tidak membuat daerah sejahtera," katanya.

Dia menilai, sulit untuk membedakan penguasa, pengusaha dan pelaku politik di dunia pertambangan. Persoalannya menjadi semakin rumit ketika para kepala daerah juga ikut memaksakan eksploitasi pertambagan di daerahnya, padahal hal itu tidak sesuai dengan harapan rakyat. (Tri Handayani)