Suara Karya Online

Keberlanjutan program merupakan salah satu masalah krusial dalam pembangunan saat ini termasuk keberlanjutan program atau inisiatif yang berhasil menjadi pemenang dan nominator dalam Indonesia MDGs Awards (IMA) 2011. Sebagian besar program atau inisiatif dalam IMA 2011 masih dalam tahap embrionik sehingga memerlukan kontinuitas selama beberapa tahun mendatang untuk menjadi sebuah kegiatan yang sistemik. Sangat disayangkan jika setelah MDGs Awards berakhir, program atau inisiatif yang telah ada tidak lagi berjalan optimal apalagi sampai mandeg.

Para best practices dalam IMA 2011 telah diumumkan pada 1 Februari 2012 lalu. Ada dua kategori yang dikompetisikan dalam acara yang diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (Millenium Development Goals) tersebut, yakni kategori umum dan khusus. Kategori umum meliputi masalah nutrisi, kesehatan ibu dan anak, akses ke air minum layak dan sanitasi sasar, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Untuk kategori khusus terdiri-dari kategori alokasi anggaran yang berpihak pada MDGs, kesinambungan program MDGs, dampak MDGs pada komunitas dan inovasi terbaik MDGs untuk kelompok pemuda.

Ajang semacam MDGs Award bisa menjadi stimulus yang cukup efektif untuk mendorong daerah, pihak swasta dan masyarakat agar lebih giat mengembangkan program-program atau inisiatif-inisiatif lokalnya dalam rangka meningkatkan partisipasi yang lebih luas untuk pencapaian target MDGs. Ada tantangan besar yang harus dihadapi paska berakhirnya IMA, salah satunya keberlanjutan program untuk tetap bisa menebar virus positif dan mengakselerasi pencapaian target MDGs yang tinggal tiga tahun lagi.

Virus Positif

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007 lalu, MDGs Awards mendapat sambutan hangat dan respon positif dari banyak kalangan dengan jumlah peserta yang terus mengalami kenaikan signifikan dari waktu ke waktu. Sebuah pertanda bagus. Karena, selain bisa menjadi indikasi meningkatnya peran serta masyarakat luas untuk turut menyukseskan MDGs, acara tersebut juga bisa menjadi akselerator munculnya program unggulan dan inisiatif lokal baru yang sifatnya positif.

Bagi program yang terpilih sebagai best practices, bisa menjadi role model bagi daerah lain sekaligus berkesempatan mempromosikan program dan daerahnya untuk menjalin kemitraan (partnership) yang luas dalam lingkup nasional maupun internasional.

Bagi MDGs sendiri yang akan segera berakhir pada 2015 nanti, acara ini bisa berkontribusi positif dalam mengakselerasi pencapaian program-program MDGs di Indonesia, yang dalam beberapa bidang masih jauh dari harapan. Hingga 2011 atau sebelas tahun sejak MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur pada sejumlah target tertentu.

Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia. Demikian pula dengan pencegahan penyebaran HIV/AIDS yang belum menunjukkan hasil berarti. Yang terjadi justru jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalah kemiskinan dan kelaparan juga belum teratasi. Kelaparan bahkan masih sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, diperkirakan hanya 47,73% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum dan hanya 51,19% yang memiliki akses sanitasi layak berdasarkan kategori MDGs.

Tantangan ke Depan

Meski menunjukkan perkembangan yang positif, inisiatif-inisiatif lokal di Indonesia relatif masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah daerah yang hampir mencapai 500 kabupaten dan kota. Sebagian besar pun masih kesulitan jika menyangkut investasi infrastruktur yang sangat besar. Selain masalah anggaran, persoalan krusial lain yang dihadapi daerah untuk mengembangkan inisiatif lokal dalam rangka mengakselerasi pembangunan adalah masih besarnya kebergantungan terhadap sosok pemimpin. Persoalan lain yang tak kalah signifikan adalah keberlanjutan program manakala inisiatif atau program unggulan telah dicetuskan dan mulai berjalan.

Setidaknya dua hal yang harus terpenuhi untuk mendukung keberlanjutan sebuah program, yakni dukungan anggaran dan regulasi. Dua hal ini sangat bergantung pada political will pemerintah. Banyak inisiatif lokal dan program unggulan hanya menjadi sebatas ide karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Ada pula yang harus berhenti di tengah jalan juga karena masalah anggaran. Sangat disayangkan karena bisa jadi sebabnya bukan karena ketiadaan anggaran namun karena tidak adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk menyukseskan program.

Selain anggaran, faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah regulasi terutama yang terkait dengan sektor swasta sebagai aktor penting lain selain pemerintah. Sektor swasta memiliki dana yang sangat besar, dana program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, misalnya. Namun tanpa regulasi pemerintah, mereka akan lebih banyak diam atau menyalurkan dananya pada hal-hal lain yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kehadiran regulasi dapat menjembatani semua aktor (pemerintah-swasta-masyarakat) dalam sebuah hubungan kemitraan strategis yang saling menguntungkan sehingga proses pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. ***
Peserta program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga.