Suara Karya Online

Hingga kini mata dunia tetap mengarah ke Eropa. Di belahan dunia itu telah terjadi krisis keuangan yang cukup parah. Bermula dari Yunani yang mengalami default (gagal bayar) utang-utangnya. Bahkan, obligasi yang diterbitkannya pun tak laku. Zona Eropa tampaknya masih ragu untuk mengucurkan dana bantuan penyelamatan (bailout).
Kita di Indonesia pun turut terjebak dalam kondisi ini. Sebagai bagian dari masyarakat ekonomi dunia, kita pun pasti akan terkena imbasnya. Apa yang terjadi di Eropa plus juga kelesuan yang masih menghias negara adidaya AS, membuat ekonomi dunia tak menentu.
Buktinya, tergambar dari gerak pasar modal dan saham kita. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita masih cenderung melemah, meskipun secara besaran nilai sudah jauh melampaui batas psikologisnya. Sementara nilai tukar rupiah pun masih tertekan. Nilainya, jauh dari kisaran beberapa bulan lalu yang ada di bawah Rp 9.000 per dolarnya.
Wajar jika pasar modal kita terus gonjang-ganjing. Wong, uang yang ada di dalamnya banyak uang panas (hot money). Portofolio yang masuk hanya sementara dan bisa terbang kapan saja. Tak ada batasan. Seharusnya hal ini bisa menjadi bahan refleksi bagi para penyenggara keuangan kita.
Janganlah kita terlalu bebas membiarkan uang panas masuk ke sistem keuangan kita. Memang, siapa sih investor yang tak akan tergoda menyimpan uangnya di Indonesia karena bunganya tinggi sekali. Mana ada di luar sana yang memberikan bunga lebih dari 10 persen? Di Eropa, memberikan bunga hingga 7 persen sudah dianggap sangat mahal. Apalagi, di AS yang bunganya digerus terus hingga sangat minimal.
Cobalah pemerintah untuk menarik investasi langsung jangka panjang sebanyak-banyaknya. Foreign Direct Investment (FDI) alias investasi langsung itu jelas akan berguna bagi ekonomi riil, membawa banyak dampak, dan bukan sebentar saja mampir. Pemerintah harus mengalah dengan memberikan keringanan pajak, tax holiday atau apa pun yang bisa membuat investor FDI ini tergerak masuk Indonesia.
Janganlah, pajak yang belum masuk, karena investasi yang belum masuk, dianggap sebagai kehilangan pajak. Kalau pajaknya memang belum ada, kan tidak ada yang hilang? Yang pasti, jika investasi ini masuk, akan ada lapangan kerja baru, akan ada dana baru, akan ada pertumbuhan ekonomi yang tidak semu.

Selain itu, hentikanlah birokrasi perizinan yang berbelit-belit. Jadikan sesingkat mungkin, baik secara aturan maupun kenyataan di lapangan. Kenyataannya, saat ini, jangankan investor asing, orang Indonesia yang mau membuat usaha saja, merasa kesulitan.

R Aditya
Pamulang, Tangerang
Banten