Suara Karya Online

SURABAYA (Suara Karya): Kantor cabang PT Jamsostek (Persero) di wilayah Surabaya mulai kebanjiran proposal permohonan layanan pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU) gratis dari perusahaan peserta.

Ribuan perusahaan peserta Jamsostek di Surabaya juga mulai tertib administrasi kepesertaan agar bisa menikmati manfaat-manfaat tambahan dari program jaminan sosial untuk tenaga kerjanya. Menurut Kepala Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Prabowo, sejumlah kantor cabang Jamsostek di Surabaya rata-rata menerima 65 pengajuan MCU gratis.

"Sesuai ketentuan, kami memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang tertib administrasi, misalnya tidak ada tunggakan iuran dan tidak ada masalah PDS (perusahaan daftar sebagian) upah dan tenaga kerja," katanya di sela acara MCU gratis dan pemberian beasiswa untuk anak pekerja di PT Surya Plastindo, Surabaya, Senin (12/5).

Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, hanya setengah dari 65 perusahaan yang dinilai layak untuk mengajukan layanan MCU gratis. Dampaknya, perusahaan yang dinilai tidak memenuhi syarat ternyata mulai tertib administrasi, misalnya dengan membayarkan iuran sebelum tanggal 15 setiap bulannya dan lainnya.

Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa berencana merealisasikan layanan MCU gratis untuk 224 perusahaan dengan sekitar 6.000 tenaga kerja selama periode Juni-September 2012. Hingga saat ini layanan MCU gratis sudah diberikan untuk empat perusahaan, salah satunya PT Surya Plastindo yang mengajukan MCU gratis untuk 108 karyawannya.

Jumlah peserta Jamsostek Kacab Karimunjawa mencapai 2.121 perusahaan dengan 150.585 tenaga kerja, namun yang ikut program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) baru 926 perusahaan dengan 43.000 tenaga kerja. Yang lainnya hanya mengikuti tiga program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan hari tua (JHT).

Di tempat terpisah, Jamsostek Kantor Wilayah (Kanwil) V (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) sedang mengejar target penyelesaian proses pendataan ulang pekerja peserta. Hal ini dilakuan juga terkait persiapan Jamsostek untuk berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Jamsostek Kanwil V Ferry Atorid mengemukakan, pendataan ulang dilakukan untuk mendapatkan data terkini jumlah peserta yang aktif.

"Proses pendataan ulang sudah mencapai 93 persen dari jumlah peserta yang ada. Kami berharap bisa diselesaikan sesuai target," ujarnya.

Di lain pihak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengalokasikan anggaran subdisi untuk iuran jaminan sosial bagi 8.100 pekerja informal. Pekerja informal di sembilan kota (Banda Aceh, Bengkulu, Bogor, Cirebon, Jambi, Medan, Palu, Pontianak, dan Surabaya), akan menjadi peserta program jaminan sosial untuk tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK-LHK). Alokasi anggarannya mencapai Rp 2,8 miliar.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, dengan bantuan subsidi ini, pekerja informal atau LHK menjadi peserta program JKK, JK, dan JPK. Dengan ini, diharapkan kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya jaminan sosial terus meningkat. Dalam hal ini, setelah bantuan subsidi berakhir, pekerja informal bisa tetap melanjutkan menjadi peserta Jamsostek secara mandiri.

"Subsidi untuk iuran kepesertaan Jamsostek berfungsi sebagai stimulan agar pekerja informal tertarik dan mau menjadi peserta. Tentunya ini meningkatkan aspek perlindungan saat bekerja," kata Muhaimin.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan Jamsostek Ahmad Ansyori mengatakan, Jamsostek komitmen akan terus menyosialisasikan pentingnya program jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya yang berstatus pekerja. Baik itu pekerja di sektor formal, informal, sosial, dan pekerja mandiri. Khusus bagi pekerja informal dan sosial yang selama ini bekerja atau berusaha secara mandiri, Jamsostek secara intensif akan melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten/kota. (Andira/Pudyo/Andrian)