DESENTRALISASI FISKAL
Otda Tak Serta-merta Sejahterakan Rakyat
Rabu, 16 Mei 2012
YOGYAKARTA (Suara Karya): Desentralisasi pengelolaan sumber keuangan yang berlangsung dalam konsep praktik otonomi daerah (Otda) tidak serta merta terkonversi menjadi kesejahteraan rakyat dan makin membaiknya pelayanan publik. Pasalnya, masih ada ketimpangan infrastruktur dan inefisiensi belanja daerah.
Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Prof Dr Purwo Santoso, dalam diskusi uji sahih naskah akademik "RUU Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah" di Yogyakarta, Selasa (15/5).
Menurut dia, desentralisasi fiskal dalam bentuk perimbangan keuangan bertujuan untuk mendukung proses pembangunan di daerah dan menjaga kesatuan NKRI. Namun ketiadaaan infrastruktur menjadikan dana yang mengalir dari pusat ke daerah sulit berhasil untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan.
Dicontohkan, pelaksanaan otonomi khusus di Papua lewat pemberian dana yang lebih besar dari pemerintah pusat, seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun minimnya infrastruktur, kesejahteraan dan pelayanan publik masih jauh dari yang diharapkan.
"Ketimpangan yang paling kasatmata adalah infrastruktur. Harus ada cara untuk ketersediaan infrastruktur," kata Purwo.
Praktik pelaksanaan Otda masih dianggap skeptis oleh sebagian kalangan karena menjadi ajang pemborosan uang negara. Ini karena banyaknya ketidakberhasilan kebijakan. Karena itu, perlu dilakukan pengembangan sistem koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui skema dekonsentrasi.
Menurutnya, agar misi tersebut tercapai, pemerintah pusat perlu memastikan gubernur sebagai penyelenggara fungsi dekosentrasi untuk dibekali mengawal kualitas kebijakan pemerintah daerah, melalui sistem evaluasi.
Karenanya dibutuhkan sistem informasi kinerja daerah dan sistem informasi keuangan daerah."Kuncinya lewat sistem evaluasi. Evaluasi menjadi titik pertanggungjawaban gubernur sebagai simpul evaluasi. Mensiasati kesenjangan pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Sementara Ketua Komite IV DPD , Cholid Mahmud, ST, MT mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal sejak 2001 hingga 2010 mengalami perubahan besar, jika dinilai dari besarnya belanja daerah. Namun dari sisi penerimaan, sumber keuangan yang dikuasai daerah masih terbatas. Ini akibat masih adanya ketimpangan fiskal, pelanyanan publik antardaerah dan inefisiensi belanja daerah.
"DPD mengajukan ke DPR agar UU Nomor 33 tahun 2004 perlu diubah tidak sesuai lagi dengan konsep desentralisasi dan prinsip keuangan negara dan daerah sehingga perlu ada perubahan," ujarnya. (B Sugiharto)
|
|
