Suara Karya Online

Sabtu, 25 Mei 2013

HARIAN UMUM SUARA KARYA
DITERBITKAN OLEH:
PT SUARA RAKYAT MEMBANGUN
SURAT IZIN: KEPUTUSAN MENPEN NOMOR
070/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986,
TANGGAL 1 MARET 1986

Perintis:
Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Sapardjo

Penasihat:
Aburizal Bakrie, M Jusuf Kalla,
Akbar Tandjung

Pemimpin Umum:
Airlangga Hartarto

Wakil Pemimpin Umum:
Lalu Mara Satriawangsa

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab:
Ricky Rachmadi

Wakil Pemimpin Redaksi:
Kodrat Wahyu Dewanto

Redaktur Pelaksana:
Djunaedi Tjunti Agus

Wakil Redaktur Pelaksana:
Asep Yayat, Victor A Simandjuntak

Dewan Redaksi:
Ricky Rachmadi (Ketua),
Kodrat Wahyu Dewanto,
Djunaedi Tjunti Agus,
Asep Yayat,
Victor A Simandjuntak

Kepala Badan Litbang dan
Pengembangan Usaha:
Tiara Tohir

Redaktur Senior:
Bambang Soesatyo

Redaktur:
Sabpri Piliang, AAGDWA Ariwangsa, Ami Herman,
B Pudja Rukmana, Dwi Putro Agus Asianto, Mohamad Guntur S,
Kentos Reza Artoko, Yudiarma, Jimmy Ratu Radjah

Wakil Redaktur:
Lerman Sipayung, Laksito Adi Darmono, Yon Parjiyono,
Syamsudin Walad, Abdul Choir, Agus Haryanto,
Andry Bey Rusmanto, Indra D Himrat,
Budi Seno P Santo, Rully Ariefandi

Staf Redaksi:
H Singgih Budi Setiawan, Nunun Nurbaiti, Tri Wahyuni, Devita Dahlia,
Wilmar Pasaribu, Hanif Sobari, Joko Sriyono,
Sadono Priyo, Silli Mela Novi, Syamsuri S, Wem Fauzi, Muhamad Kardeni,
Nefan Kristiono, Andira, Sugandi, Hedi Suryono, Tri Handayani,
Kartoyo DS, Bayu Legianto, Feber Sianturi

Kontributor:
Ashari Nasution, Markon Piliang (Jakarta), Agus Dinar (Bandung),
Wahyudi HR, Pudyo Saptono (Semarang), Bambang Sugiarto (Yogyakarta),
Endang Kusumastuti (Solo), Manahan Tampubolon (Medan), Adrizas (Pekanbaru),
Chairul Ishar Wisnu (Serang), Hedi Suhaedi (Sukabumi), Tarwono (Bogor),
Windrarto (Depok), Yacob Nauli (Sorong), Bonne Pukan (Kupang),
Darwis Kusi (Makassar), Dina Kristina (Bandar Lampung), Kusyana (Indramayu), Muhajir (Bekasi)

Tim Penyunting Bahasa:
Wahiduddin (Wakil Kepala Bagian)
Sonny Heru Kusumo (Staf)

Kabag Pracetak:
Kusyanto

Wakil Kabag Pracetak:
Budi Pitoyo

Staf Pracetak:
Sugiyo, Suharno Glinka,
Sugeng Pramono, Chotimah,
Pramuji, Chaliri CH,
Harno

Staf SK Online:
Ari Wibowo, Elma Efly, Atim

Pemimpin Perusahaan:
Rakhmat Junaedi

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Ph Ateng Winarno

Pemasaran & Iklan:
Manaek Sinaga

Sirkulasi dan Distribusi:
St N Haryaka

Keuangan:
Chairul Wahid

Alamat Redaksi & Tata Usaha:
Jalan Bangka Raya No 2
Kebayoran Baru Jakarta 12720
Telp: 7191352 dan 7192656
Faksimil: 71790746

e-mail: redaksi@suarakarya-online.com
Bagian Iklan: Telp: 7182270/71
Faksimil: 7182271

Pengaduan Dan Permintaan Langganan:
Telp: 7192656 - 7191352

Tarif Iklan Koran:
Hitam Putih: Umum Rp 39.000,-
Duka Cita: dari Keluarga Rp 29.000,-
dari Perusahaan Rp 33.000,-
Khusus 1 kolom X 100 mm Rp 33.000,-(per mmk), Mini: Rp 33.000,-/baris
Warna: 1 warna spot harga Rp 41.000,-
2 warna spot harga Rp. 45.000,-
Separasi warna (full colour) Rp. 55.000,-
Halaman I Rp 125.000,- (per mmk).

Tarif iklan belum termasuk PPN 10 persen

Bank Mandiri Kebayoran Baru No 126-007 4000349.
Giro Pos No 12745.

ISSN 0215-3130

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

ooOoo

Hukum

Games

Pentas


	KASUS SUAP Berkas Luthfi Batal Dilimpahkan
	PENCUCIAN UANG CENTURY Tiga Terdakwa Dituntut 7 Tahun
	Kilas Hukum Direktur Master Steel Jadi Tersangka
	TERORISME Dua Terdakwa Dituntut 8 dan 5 Tahun Penjara
	KORUPSI IM2 Kerugian Negara Dinilai Tak Pasti
	UJI MATERI Keputusan KPK Tetap Kolektif Kolegial
	KASUS SUAP DAGING IMPOR Sesmentan "Tunduk" kepada Luthfi
	LEGISLASI Empat RUU Perpanjang Usia Rezim
	Kilas Hukum Periksa Pimpinan Eks BPPN
	SUAP PEGAWAI PAJAK Saksi: Dua Tersangka Memang "Anak Nakal"
	PENYERANGAN LAPAS 12 Tersangka Segera Disidangkan
	PENGADILAN TIPIKOR MA Akui Kesulitan Dapatkan Hakim Ad Hoc
arsip

	PEMILU LANGSUNG Pilkada Ikut Menyuburkan Praktik Korupsi
	Pelaku Kejahatan Dihukum Setimpal
	Kilas Hukum Bupati Bandung Barat Dipanggil Paksa
	Industri Baja Jepang Berencana Balas Tindakan AS
arsip

GUGATAN
Agusrin "Kalahkan" Presiden SBY

Rabu, 16 Mei 2012

JAKARTA (Suara Karya): Politisi Partai Demokrat (PD) Agusrin M Najamudin yang terpidana kasus korupsi "mengalahkan" Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden RI dalam permasalahan pengangkatan H Junaidi Hamsyah SAg yang sebelumnya Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu menjadi Gubernur Bengkulu definitif menggantikan Agusrin M Najamudin.

Melalui penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, Selasa, disebutkan bahwa upaya hukum terpidana dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (14/5) kemarin. Dengan putusan sela majelis hakim PTUN tersebut, berarti Keputusan Presiden No.48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan H Junaidi Hamsyah SAg yang kini menjabat Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu menjadi gubernur definitif menggantikan Agusrin, ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di samping menunda pelaksanaan Keppres tersebut, putusan PTUN Jakarta juga memerintahkan tergugat I (Presiden RI), tergugat II (Menteri Dalam Negeri) dan tergugat III (Wagub/Plt Gubernur Bengkulu) untuk mentaati putusan sela majelis hakim itu.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, majelis PTUN Jakarta menyatakan dua Keppres tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Dua Keppres yang ditandatangani Presiden SBY itu bertentangan dengan hukum. Karena itu kami gugat ke PTUN Jakarta untuk dibatalkan. Sementara ini kami sudah menang satu langkah lewat putusan sela majelis hakim," papar Yusril.

Yusril meminta kepada Presiden SBY, Mendagri Gumawan Fauzie dan Wagub/Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah untuk mentaati putusan dan perintah penundaan PTUN.

"Sebagai pemimpin negara yang taat hukum, sesuai sumpah jabatannya, ketiga tergugat wajib mematuhi putusan pengadilan. Kalau Presiden dan Mendagri tidak taat hukum, bagaimana rakyat mau mentaatinya" tegas Yusril.

Salinan putusan penundaan pelaksanaan Keppres No 48/P tahun 2012 pada Senin (14/5) telah dikirimkan oleh panitera PTUN Jakarta kepada semua tergugat. "Dengan demikian tidak ada alasan bagi para tergugat untuk mengatakan bahwa mereka belum menerima putusan tersebut", kata Yusril. (Wilmar P)

Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us

Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i