Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Para agamawan atau tokoh agama mendesak pemerintah agar menjamin kebebasan beragama bagi rakyat dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Demikian disampaikan Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mufti, cendekiawan Muslim M Sobary, rohaniwan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jaktim Setiawan Sutanto, dan Sekretaris Forum Komunikasi Hubungan Antaragama dan Komunitas Kepercayaan (FKHK) Jaktim Bambang Subianto, secara terpisah di Jakarta, kemarin.

Di sela-sela acara Panggung Kedaulatan Rakyat, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, semalam, Abdul Mufti, mengatakan, Muhammadiya serius menyikapi adanya gangguan kebebasan dan keamanan yang dialami masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing- masing.

"Salah satu contoh adalah gangguan kebebasan dan keamanan ibadah yang dialami oleh Jemaat Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi akhir-akhir ini," ujarnya.

Menurut Mufti, secara konstitusional, pemerintah wajib memberikan jaminan kebebasan dan rasa aman bagi rakyatnya untuk beribadah. "Sesuai UU, pemerintah berkewjiban memberi jaminan keamanan dan perlindungan, kalau ada warga negara apa pun agamanya yang terhalang kebebasannya tidak dapat jaminan rasa aman dalam menjalankan ibadah termasuk di dalamnya mendirikan tempat ibadah maka pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih keras lagi dalam rangka menegakkan hkum yang berlaku di negara ini," kata Mufti.

Mufti khawatir, jika upaya pemerintah tidak maksimal dalam memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan kepada rakyatnya untuk beribadah, itu semua justru akan berbahaya bagi Indonesia.

Dialog Kerukunan

Bisa saja, menurut Mufti, konflik antaragama di Indonesia akan semakin meluas. "Kalau tidak dilakukan penegakan hukum bisa menimbulkan dampak buruk bagi terjadinya aksi di lain tempat dengan modus dan pelaku yang berbedan" katanya.

Sementara itu, dalam Dialog Kerukunan Beragama di Kantor Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, M Sobary menyatakan, tugas negara dan aparatnya untuk menjamin hak itu. "Meski reformasi sudah terjadi di Indonesia sejak 14 tahun lalu, nyatanya belum banyak hasil menggembirakan yang berhasil diraih Indonesia dari proses tersebut," ujarnya.

Menurut Sobary, Indonesia baru sebatas berhasil pada kebebasan dalam bidang politik saja. Sementara itu, untuk kebebasan sipil, seperti kebebasan menjalankan ibadah bagi kelompok minoritas, dinilai masih nol. Bahkan menurut dia pula, cenderung terancam.

"Tugas negara, aparat negara dalam reformasi, begitu juga sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, adalah menjaga seluruh tumpah darah Indonesia dan segenap warga negaranya. Artinya (adalah) hak setiap orang menjalankan keyakinan agamanya masing-masing sesuai Pasal 29 UUD 1945. Tapi hak itu semakin hari semakin terancam," kata Sobary.

Hal sama disampaikan Romo Frans Magnis-Suseno, Bambang Subianto, dan Setiawan Sutanto. Mereka menilai, kerukunan antarumat beragama di Indonesia secara umum masih tertata dengan baik. "Umat beragama di Indonesia masih hidup dalam kedamaian," kata Romo Magnis.

Kerukunan umat beragama, tutur dia, tak hanya diikuti berbagai kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam seni dan budaya yang dapat merekatkan kedekatan antarsesama umat beragama.

Menurut dia, pada beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, kerukunan umat beragama masih sangat toleran dan saling menghargai, jauh dari kekerasan yang seperti yang terjadi di beberapa tempat.

Jadi, ucap dia, jangan hanya ada kerusuhan di beberapa tempat saja maka negara bisa dikatakan gagal. Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, kata dia, seharusnya diselesaikan secara tegas oleh pemerintah. "Kalau ada pengrusakan ataupun tindakan kriminal maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku," ujarnya. (Feber S)