Suara Karya Online

BAGAI halilintar di siang bolong. Tak berlebihan, sebab di tengah upaya keras penuh tantangan yang dilakukan negeri ini melawan gencarnya pengaruh narkoba, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jusru memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika, Schapelle Leigh Corby. Karena itu, sangat wajar apabila pemberian pengurungan hukuman selama 5 tahun terhadap terpidana yang divonis 20 tahun penjara itu mendapat reaksi penolakan.

Apa yang ingin ditunjukkan atau diraih SBY dengan pemberian pemotongan hukuman penjara bagi "ratu" narkoba asal Australia itu? Atau apa mungkin Presiden-yang harusnya melindungi seluruh rakyat dari ancaman pengaruh jahat narkotika dan barang haram lainnya-berada dalam tekanan? Ironi. Saat banyak orangtua, keluarga, organisasi kemanusian nasional dan internasional, bahkan aparat penegak hukum terseok-seok perang melawan narkoba, tiba-tiba Presiden SBY memberikan grasi terhadap gembong narkoba.

Betul, merujuk pada Pasal 14 UUD 1945, soal pemberian grasi, amnesti, dan abolisi, itu merupakan hak Presiden. Namun harusnya Presiden menghitung untung rugi, buruk baiknya bagi bangsa dan negara. Apa untungnya bagi Indonesia pemberian grasi, sehingga vonis 20 tahun yang telah berkekuatan hukum tetap disetujui diberi grasi 5 tahun. Itu artinya hukuman bagi penyeludup mariyuana seberat 4,2 kg tersebut bisa berakhir akhir tahun ini.

Corby, ketika diadili di Bali, mengaku adalah yang membawa papan selancar "bermasalah" di Bandara Ngurah Rai, Bali, 8 Oktober 2004. Papan itu dibawa dari Australia dengan menumpang pesawat Australia Airlines AQ 7829. Dalam papan itu terdapat barang haram berupa mariyuana dalam jumlah sangat besar, 4,2 kg. Berdasarkan bukti dan pengakuannya, wanita itu divonis 20 tahun penjara, setelah peninjauan kembali yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung.

Keputusan yang mengandung tanda tanya besar, sarat kontroversi. Apalagi dikaitkan dengan pertemuan yang pernah terjadi antara Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Presiden SBY, akhir 2010, di mana Gillard menyampaikan dukungannya untuk pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby. Jika latar belakangnya benar, lalu apa keuntungan bagi Indonesia? Apakah sebagai imbalannya, Pemerintah Australia juga membebaskan tahanan warga Indonesia di Negeri Kanguru? Atau ada sesuatu yang dapat merugikan SBY.

SBY harus menjelaskan apa alasannya memberi pengurangan hukuman, meski itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Masalahnya, pemberian grasi dapat berakibat buruk terhadap program perang terhadap narkoba di negeri ini. Apakah keputusannya tidak akan berdampak buruk, membuat gejolak di jalur hukum, mengundang negara-negara lain menuntut pembebasan warga mereka yang ada di berbagai penjara Indonesia terkait narkoba? Bukankah itu akhirnya membuka peluang menjadikan Indonesia pasar bebas bagi berbagai barang haram? Kita berharap, Presiden kembali "pada jalan yang benar" sebab dampak pemberian grasi terhadap penjahat narkoba tidak main-main. Jangan gara-gara pengurangan hukuman itu, semangat aparat menegakkan hukum terhadap penjahat narkoba menjadi lemah. Tak tertutup kemungkinan ke depan para pelaku kejahatan narkoba hanya divonis ringan, di bawah vonis yang dijatuhkan kepada maling ayam. Padahal, karena dampaknya yang luar biasa, para penjahat narkoba layak divonis mati.***