Hambalang Gambaran RI
Senin, 4 Juni 2012
DUA gedung proyek pembangunan kompleks olahraga di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, akhir Mei lalu ambruk. Tanah tempat berdirinya dua gedung yang belum sempat dipakai ambles sedalam lima meter. Bahkan menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di Jakarta, 1 Juni lalu, ambruknya gedung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional Hambalang 25 Mei bukan yang pertama, tetapi telah terjadi sejak Januari 2012.
Mengingat proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang telah menyebarkan aroma yang tidak sedap, adanya dugaan suap yang melibatkan tokoh partai politik, wajar bila ada pendapat bahwa alam lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk mengingatkan dampak dari penyimpangan. Bayangkan jika dua bangunan-lapangan indoor dan power house-roboh saat digunakan untuk kegiatan pelatihan atau pertandingan/pertunjukan, entah berapa banyak nyawa manusia yang dipertaruhkan.
Ambruknya proyek gedung di Hambalang boleh jadi merupakan gambaran Indonesia (RI) sesungguhnya. Negeri yang penuh dengan para koruptor, penipu, dan penjarah uang negara. Itu tak mustahil. Lihat saja temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 12.612 kasus penyimpangan anggaran senilai Rp 20,25 triliun di berbagai kementerian dan lembaga.
Penyipangan uang negara sudah merupakan hal biasa. Bayangkan kementerian dan badan yang ditugasi untuk urusan kemanusian pun melakukan penyelewengan. Sayangnya, temuan mengejutkan dari BPK sepertinya tidak ditindaklanjuti, meski presiden telah berurang kali mengingatkan perlunya pemberantasan korupsi, terakhir mengeluarkan Perpres No 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).
Para korupror, pejabat yang getol menerima uang suap dan penyuapnya sendiri, sepertinya telah hapal sikap pemimpin tertinggi negeri ini yang rajin mengeluarkan peraturan presiden/pemerintah, rajin mengingatkan para menteri, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Bukti nyata adalah banyaknya kasus yang mencuat dan hampir sebagian besar tak tersentuh hukum.
Kasus Bank Century jalan di tempat, penggelapan dana pajak, Wisma Atlet SEA Games Palembang, proyek Hambalang, dan banyak kasus lain umumnya hanya menyentuh pelaku-pelaku "teri", . Mau dibawa ke mana negeri ini. Apakah uang negara yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat terus dirampok, dibagi-bagi pejabat yang korup, mulai dari menyelewengkan uang dinas sampai memotong uang proyek.
Bukti apa lagi yang diinginkan Presiden SBY, kepolisian, kejaksaan, dan KPK? Apakah ambruknya proyek gedung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional Hambalang dengan nilai total Rp 1,2 triliun itu tidak cukup untuk mendorong aparat penegak hukum bergerak? Apakah mencuatnya berbagai bukti penyelewengan masih membuat Presiden SBY nyaman?
Presiden saatnya benar-benar melakukan "perang" terhadap koruptor, bukan lagi melalui pidato pada berbagai upacara. Perintahkan KPK mengusut kasus Hambalang dan kasus-kasus lainnya dengan terang-terangan. Dorong KPK mengusut siapa pun mereka-menteri, pimpinan partai, eksekutif, legislatif, yudikatif. Saatnya menggebrak, bukannya terus menggertak. Hanya omong kosong korupsi bisa dihentikan hanya dengan wacana, meski diikuti pengeluaran seribu perpres setiap bulannya. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata.***
|
|
