Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Kasus dugaan korupsi diperkirakan paling subur di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beserta jajarannya lima suku dinas (sudin).

Akibatnya, tak heran kalau banyak ditemukan gedung sekolah yang terancam ambruk di DKI Jakarta. Bahkan ada di antaranya baru beberapa saat direhab namun sudah ambruk.

Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom, mengatakan, sejumlah kontraktor telah bersekongkol dengan oknum pejabat Disdik dan Sudin Dikdas menyelewengkan anggaran yang dikucurkan.

"Kontraktor-kontraktor "bermain mata" dengan pejabat Disdik dan pejabat Sudin Dikdas di wilayah sehingga pengadaan barang/jasa dimenangkan rekanan tertentu tersebut," tutur Manat di Jakarta, Kamis.

Tindakan-tindakan oknum pejabat Disdik dan Sudin Dikdas itu, kata Manat, jelas "menabrak" Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 atau UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena telah menggerogoti APBD atau uang rakyat.

Ironisnya, kata Manat lebih lanjut, kejahatan yang merugikan keuangan negara itu bagai budaya dan tradisi di Disdik DKI Jakarta dan sudin dikdas di lima wilayah. Meski berulangkali dilaporkan ke Kejati DKI Jakarta atau ke kejari di lima wilayah, tetap tidak ada satu kasus pun sampai ke pengadilan.

Menurut Manat, permainan sudah diatur sedemikian rupa. Sebelum pelelangan, oknum dari Disdik atau Sudin Dikdas memberi informasi rahasia kepada peserta tertentu. Akhirnya pemenang lelang itu pun menjadi rekanan tertentu tersebut. Kontraktor dengan penyedia barang jasa me-mark-up kemudian selisihnya dibagi-bagi.

"Perbuatan mereka jelas bertentangan dengan UUD 1945, yang mengamanatkan pelaksanaan APBD harus secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

Tidak itu saja, oknum pejabat yang bersekongkol dengan kontraktor tersebut juga melanggar azas efektivitas, efisiensi anggaran sesuai amanat UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. Bahkan merampas hak azasi manusia bersekolah pada fasilitas yang disediakan oleh negara. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan membuka posko pengaduan pungutan liar (pungli) terkait penerimaan siswa baru (PSB).

"PSB baik untuk SD, SMP maupun SMA di DKI seringkali dijadikan momen menarik pungli dari orangtua," kata anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari.

Menurut Tari, pungli-pungli itu hadir dengan beragam bentuk. Mulai dari uang pembangunan, penambahan atau perbaikan fasilitas sekolah, penjualan seragam serta buku-buku sekolah. Padahal, sekolah tidak boleh berdagang. (Wilmar P)