Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Meski ditemukan ratusan ribu daftar pemilih tetap (DPT) ganda dan fiktif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta tetap bersikukuh tidak mau mengubah DPT yang sudah diumumkam, Sabtu (2/6) sebanyak 6.982.179.

Dari hasil verifikasi kubu tim sukses (timses) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini menemukan 130 ribu data pemilih yang diduga ganda dan fiktif, dan kubu timses Jokowi-Ahok menemukan sekitar 12 ribu data pemilih yang diduga ganda dan fiktif. Sehingga total data pemilih yang diduga ganda dan fiktif ada sebanyak 142 ribu data. Belum lagi belasan ribu temuan timses pasangan nomor urut 6, Alex Noerdin dan Nono Sampono.

Atas temuan dari kelima timses, selanjutnya KPU Provinsi DKI menyelidiki dan menverifikasi lagi, hingga hasilnya mengkerucut menjadi puluhan ribu data pemilih yang dipastikan ganda dan fiktif. Puluhan ribu ini dipastikan tidak bisa memberikan hak pillihnya pada saat pemungutan suara pada 11 Juli 2012.

"Puluhan ribu data ditemukan dari laporan timses pasangan calon nomor urut 4 dan 2. Data yang ditemukan merupakan data ganda dan terlihat nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak standar," kata Ketua KPU Provinsi DKI Dahliah Umar, Jakarta, Kamis (7/6). Dijelaskannya, data ganda yang ditemukan yakni adanya dua nama dengan alamat sama, tanggal lahir sama, NIK sama namun jenis kelamin berbeda dengan TPS yang berbeda. Sedangkan NIK yang tidak standar karena ada kesalahan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mencatat NIK saat verifikasi faktual kepada pemilih. "Namun, meski ada puluhan ribu data yang ganda dan fiktif tersebut, kami tidak akan merubah jumlah data dalam DPT yang telah ditetapkan melalui rapat pleno pada 2 Juni lalu," katanya menegaskan.

Kendati demikian, lanjutnya, KPU DKI menawarkan jalan keluar yaitu dengan menahan salah satu kartu pemilih ganda tersebut. Pihaknya akan memberikan tanda terhadap pemilih ganda, dan memberikannya kepada PPS sehingga tidak memberikan kertas suara. Karena pemilih tersebut sudah terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah lain.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak melanggar aturan, pasalnya pemisahaan dan penahanan kartu pemilih tidak merubah jumlah DPT yang telah ditetapkan. "Solusinya kami memberitahu PPS, kalau pemilih tersebut sudah terdaftar di TPS lain. Sehingga PPS harus menjaga jangan sampai hak suara pemilih tersebut digunakan di wilayahnya," ucap Dahliah. (Yon P)