Suara Karya Online

DULU Gayus Tambunan, kemudian menyusul Dhana Widyatmika, dan Rabu (6/6) lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap basah pegawai pajak lainnya yang diduga ada "main" dengan para wajib pajak, yakni Tommy Hindratmo yang tercatat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanda apa ini? Apakah para pegawai di bawah Ditjen Pajak begitu mudah disuap, atau apa mungkin suap- menyuap sudah merupakan hal biasa di tempat mereka bekerja.

KPK, saat menangkap Tommy, juga menyita uang tunai Rp 280 juta yang diduga uang suap. Dia ditangkap bersama seseorang yang mengaku saudaranya dan seorang pengusaha. Penangkapan di sebuah Rumah Makan Padang, di kawasan Tebet, Jakarta, patut menimbulkan betapa luasnya jaringan atau sindikat suap -menyuap di lingkungan Ditjen Pajak. Betapa tidak, Tommy yang bertugas untuk lingkungan KPP Sidoarjo sampai harus terbang ke Jakarta guna melakukan transaksi.

Apa yang dilakukan sederet pegawai pajak tesebut tentunya tidak saja membahayakan atau merugikan Ditjen Pajak, tetapi berbahaya bagi keuangan negara. Bayangkan jika dari seorang pegawai pajak terjadi penyelewengan pemasukan (pajak) ratusan juta, miliaran, atau lebih, tentunya akan menyulitkan negara. Karena itu, ibarat penyakit, apa yang terjadi di salah satu instansi "mesin uang" bagi negara ini perlu terapi khusus.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak cukup membebankan tanggung jawab pembersihan di lingkungan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany. Betul, tidak semua pegawai pajak terlibat dalam kasus suap atau korupsi, tetapi dengan kerapnya terjadi penangkapan terhadap oknum pegawai pajak, itu akan membuat Ditjen Pajak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Karena itu pemerintah harus melakukan terapi kejut, agar ke depan tidak muncul lagi pegawai pajak seperti Gayus, Dhana, Tommy, serta perusak kredibilitas Ditjen Pajak lainnya yang telah lebih dulu ketahuan belang mereka. Jangan tunggu lingkungan pajak kehilangan kepercayaan, tidak hanya menjadi bahan olokan, tetapi menjadi penyebab rusaknya pandangan dunia usaha terhadap urusan perpajakan.

Ditjen Pajak tidak cukup hanya mengancam mencopot oknum pegawai nakal, tetapi harus lebih keras lagi. Bahkan pemerintah saatnya melakukan pembersihan besar-besaran di lingkungan Ditjen Pajak melalui operasi khusus. Cara seperti itu pernah dilakukan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Pak Harto (Presiden Soeharto) pada era 1980-an, dengan mengerahkan lebih dari seribu auditor BPKP.

Presiden SBY saatnya turun tangan, jangan terus berwacana, beralasan tidak ingin terlalu ikut campur urusan bawahan. Masalah suap-menyuap atau korupsi di sektor pajak merupakan masalah besar bagi bangsa dan negara ini. Karena , segeralah lakukan pembersihan. Jangan biarkan "tikus-tikus" berdasi terus menggerogoti kekayaan negara.***