Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta diminta untuk bertindak cermat, jeli, konsisten, jujur, dan adil dalam mengawasi tim sukses (timses) petahana Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjelang pemilihan Gubernur DKI pada 11 Juli mendatang.

Masyarakat juga diimbau ikut aktif mengawasi aparat yang melakukan pelanggaran dan cenderung memihak kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu.

Saat tahapan pelaksanaan kampanye yang dimulai Minggu (24/6) hingga Sabtu (7/7), petahana dikhawatirkan bakal menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara yang dikhawatirkan bakal digunakan tidak hanya dana anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau kendaraan operasional saja, tetapi juga berupa pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) DKI.

Kekhawatiran itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Ida Mahmudah, anggota Komisi A DPRD Rudin Akbar Lubis, serta pengamat politik dari Universitas Nasional, Alfan Alfian, yang dihubungi Suara Karya secara terpisah, di Jakarta, Minggu (17/6).

"Pada saat kampanye pertama, penyampaian visi dan misi cagub dan cawagub dalam Rapat Paripurna DPRD, saya meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) mengundang tim sukses dalam jumlah yang sama sehingga tidak didominasi oleh tim sukses tertentu yang hadir di balkon ruang Rapat Paripurna DPRD DKI. Mengerahkan PNS (mayoritas aparat Satpol PP-Red) itu sama saja dengan memanfaatkan fasilitas negara," ujar Ida Mahmuda.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melarang PNS berpihak kepada petahana yang notabene atasan PNS. "Semua harus tahu bahwa pencalonan petahana Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI periode 2012-2017 itu atas nama pribadi. Tidak boleh ada PNS yang memihak," kata Ida lagi.

Rudin Akbar Lubis mengatakan, semua pihak harus peduli terhadap pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil. "Saya minta timses enam cagub dan cawagub, sukarelawan dan masyarakat luas ikut mengawasi kinerja KPU dan Panwaslu DKI. Jangan sampai ada PNS yang tidak netral. Mari, kita siapkan alat pemotretan. Kalau menemukan aparat yang tidak netral, difoto saja. Siapkan juga saksi sehingga dengan bukti-bukti kuat seperti ini, bisa dilakukan proses hukum bagi yang melanggar," katanya.

Alfan Alfian menambahkan, loyalitas PNS bukan kepada perseorangan pimpinan, tetapi kepada negara, yakni sistem pelayanan masyarakat. "Jangan sampai ada aparat dan PNS yang memihak kepada cagub dan cawagub tertentu karena melanggar UU No 32 Tahun 2004. Saya yakin, Fauzi Bowo sebagai petahana tidak secara khusus menginstruksikan kepada PNS untuk mendukungnya," kata Alfan Alfian.

Sementara itu, Panwaslu DKI menegaskan bahwa calon gubernur petahana (incumbent) dalam Pilkada DKI 2012 bukan cuma Gubernur DKI Fauzi Bowo. Dua kepala daerah lainnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Wali Kota Solo Joko Widodo, juga dinyatakan sebagai petahana.

"Incumbent bukan satu orang. Incumbent ada tiga, yakni Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Jokowi Wali Kota Solo, dan Gubernur DKI Fauzi Bowo," kata Ketua Panwaslu DKI, Ramdhansyah.

Ketiganya harus mematuhi ketentuan di UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni dilarang menggunakan fasilitas negara. Artinya, ketiga calon tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama berkampanye.

"Yang boleh melekat itu cuma satu, yaitu keamanan," kata Ramdhansyah. (Yon Parjiyono)