Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Jengkel, setidaknya merasa terganggu, karena direcoki silih berganti oleh calo atau pengemudi transportasi tidak resmi berpelat hitam--ketika baru keluar dari bandar udara (bandara), sudah menjadi hal yang biasa ditemui di beberapa bandara, bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Tapi, pemerasan oleh preman terhadap pengguna jasa bandara, tampaknya jarang terjadi. Namun, itulah yang dikeluhkan pelaku jasa pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mereka mendesak Pemprov NTB dan instansi terkait segera menertibkan kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah dari segala bentuk aksi premanisme, seperti aksi pemalakan yang dilakukan sejumlah kelompok pelaku.

Berdasarkan penelusuran Suara Karya, tindakan premanisme sangat meresahkan dan bisa mengancam citra buruk pariwisata yang tengah dibangun Provinsi NTB. Aksi itu sendiri berlangsung semenjak bandara ini dioperasikan 1 Oktober 2011 dan diresmikan pada 20 Oktober 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, aparat Pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB, maupun kepolisian setempat terkesan membiarkan.

Apa yang menimpa kalangan jasa pariwisata resmi di BIL tidak pernah terjadi sebelumnya ketika bandara internasional di NTB masih di Bandara Selaparang Mataram yang resmi ditutup 30 September 2011 dan digantikan BIL.

"Sebenarnya ini masalah janji yang tidak ditepati. Kelompok pelaku jasa transportasi merasa tidak dilibatkan dalam menyukseskan bisnis pariwisata sehingga mereka melakukan caranya sendiri, antara lain melakukan pemalakan terhadap biro perjalanan resmi," kata Rudi Ermansyah, pengusaha tour and travel di Mataram, NTB, kepada Suara Karya semalam.

Pelaku pemalakan itu bukan saja mengganggu para agen travel dan pelaku jasa transportasi, tetapi juga membuat wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Lombok menjadi tidak nyaman.

Apalagi, menurut Rudi, Pulau Lombok sekarang tengah masuk peak season (musim sibuk) liburan. Lombok juga kini menjadi tuan rumah berbagai event nasional dan internasional yang baru akan berakhir menjelang Lebaran 2012.

Ketidaknyamanan yang ditemui di BIL tidak hanya akibat para calo transpotasi ilegal yang silih berganti menawarkan jasa kepada para penumpang pesawat yang baru datang, tetapi diperparah lagi dengan tindakan preman yang meminta paksa sejumlah uang, berkisar Rp 50 ribu-Rp 100 ribu, kepada setiap awak bus yang membawa wisatawan. Tak jarang, mereka meminta uang jumlah tertentu berdasarkan jumlah wisatawan.

Modus pemalakan dilakukan dengan cara pelaku bergerombol di kawasan parkir BIL. Para pelaku pemerasan itu sehari-hari merupakan pemilik angkutan berpelat hitam dan pengusaha persewaan mobil. Mereka beralasan melakukan tindakan yang tak terpuji itu karena usaha mereka tidak laku akibat wisatawan atau pengunjung yang baru turun dari pesawat umumnya sudah dijemput biro travel atau agen pariwisata.

Meski demikian, mmenurut Rudi, tidak semua kesalahan bisa ditimpakan kepada pelaku pemalakan. Pada umumnya mereka adalah warga setempat yang terkena dampak langsung ataupun tidak langsung dari berpindahnya bandara, dari Selaparang, Mataram, ke lokasi baru di BIL. "Ini kan masalah perut. Apalagi mereka pernah dijanjikan akan dilibatkan setelah BIL dioperasikan. Tapi, kenyataan tidak," kata Rudi.

Pihaknya juga pernah duduk bersama dengan kelompok jasa transportasi ilegal itu, tapi tidak menemukan titik temu. Pasalnya, kelompok jasa transportasi itu tetap minta jatah penumpang. "Hal ini tak bisa kita penuhi. Kan , rombongan penumpang belum tentu mau duduknya dipisah-pisah," kata Rudi.

Sementara itu, General Manager Angkasa Pura I BIL Sudjiono mengatakan, pihaknya sudah menerima pengaduan dari kalangan Biro Perjalanan dan Wisata di NTB. Angkasa Pura, katanya, tidak bisa menyelesaikan sendiri karena penanganannya harus melibatkan Pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB, Dinas Pariwisata, Perhubungan, kepolisian, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan di bandara.

"Dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat gabungan. Yang jelas dalam menghadapi mereka, tindakan kita tidak bisa represif. Kita harus mengedepankan persuasif, artinya mereka tidak bisa ditangkap atau dibersihkan sama sekali. Tapi bertahap. Konsep kita, mereka harus diberdayakan dan cara bertindak sendiri-sendiri ini harus dihindari," kata Sudjiono menjawab pertanyaan Suara Karya semalam.

Kriminolog Erlangga Masdiana mengatakan, maraknya pemalakan di bandara, termasuk yang terjadi Bandara Internasional Lombok, karena otoritas bandara dalam hal ini pihak Angkasa Pura (AP) I belum mempunyai sistem keamanan terintegrasi. Artinya, sistem yang terbangun dari berbagai kesatuan mesti secara integral dalam satu komando.

"Sebenarnya tidak hanya aksi pemalakan, tapi juga masalah percaloan, taksi gelap, parkir liar, pedagang ilegal dan lain-lain. Keamanan di sana masih mementingkan egosektoral. Mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga masalah ini terkesan dibiarkan berlarut-larut," kata Erlangga.

Ia menegaskan, untuk menertibkan bandara dari pemalakan, maka sistem keamanan terintegrasi harus diterapkan.

Lalu Mara Satriawangsa, salah seorang putra asli Lombok yang bermukim di Jakarta, mengaku sangat tidak dapat menerima apa yang terjadi di BIL. "Mengagetkan karena selain selama ini tidak pernah terjadi saat Lombok masih mengoperasikan Bandara Selaparang di Mataram, kejadian itu memalukan dan dapat merugikan citra Provinsi NTB," kata politikus yang Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu.

Dia berharap masalah itu secepatnya disikapi pemerintah, terlebih oleh pihak PT Angkasa Pura, jika tidak ingin aksi pemalakan itu makin membesar dan sulit diatasi. (Sadono/Djunaedi)