Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari jaksa nonaktif Cirus Sinaga yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara Gayus H Tambunan.

Putusan itu ditetapkan majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko dan anggota Krisna Harahap dan Abdul Latif, Senin. "Pertimbangan majelis kasasi seperti pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, "kata Djoko Sarwoko saat dihubungi wartawan di Jakarta.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi ini, Cirus tetap dihukum lima tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menurut Djoko, pihaknya tidak bisa memperberat hukuman Cirus karena dakwaan yang dikenakan oleh jaksa bersifat alternatif.

"Kalau melihat akibat perbuatan yang begitu merusak beberapa organisasi penegak hukum, itu seharusnya (dakwaannya) kumulatif, sehingga hakim tidak ada pilihan," ungkap Djoko.

Majelis hakim menyatakan Cirus terbukti merekayasa pasal untuk Gayus Tambunan dengan sengaja memasukkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Cirus dengan hukuman penjara lima tahun ditambah denda Rp 150 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi Gayus H Tambunan di pengadilan.

Berdasarkan fakta persidangan, Cirus selaku jaksa peneliti perkara Gayus H Tambunan terbukti menghilangkan pasal korupsi dan mengarahkan perkara Gayus ke pidana umum penggelapan uang.

Atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta ini, Cirus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan jaksa nonaktif Cirus Sinaga bersalah.

Sementara itu mantan Bupati Nunukan, Kalimantan Timur, Abdul Hafid Achmad, dijatuhi vonis dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin.

Putusan dalam sidang pembacaan vonis kasus korupsi itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni enam tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Menyikapi vonis itu, Abdul Hafid Achmad yang menjabat Bupati Nunukan selama dua periode yakni mulai 2001-2011 itu langsung menyatakan banding, sedangkan sementara JPU mengaku pikir-pikir atas putusan majelis Hakim Tipikor tersebut.

Majelis Hakim yang diketuai Casmaya dengan hakim anggota Poster Sitorus dan Rajali menilai, Abdul Hafid Achmad selaku ketua panitia pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau seluas 62 hektare di Sei Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 7,06 miliar pada 2004 itu tidak terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum sesuai dakwaan JPU.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda menilai terdakwa dianggap turut serta melakukan tindak pidana seperti yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal yang dianggap memberatkan, terdakwa sebagai ketua panitia pembebasan lahan dinilai tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya serta tindakannya bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai tidak ikut menikmati hasil dari kerugian negara tersebut, berkelakuan baik selama persidangan, memiliki tanggung jawab serta sebagai bupati yang telah berjasa pada pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Ditemui setelah sidang pembacaan vonis, Abdul Hafid Achmad mengaku tidak pernah menandatangani berita acara serta mencampuri keuangan untuk pembebasan lahan tersebut.

"Saya tidak pernah menandatangani berita acara dan mencampuri keuangan seperti yang dibacakan majelis hakim. Kewenangan keuangan itu menjadi tanggung jawab kuasa pengguna anggaran (KPA) dan saya tidak boleh mencampurinya. Jadi, putusan ini jelas telah menzalimi saya, sehingga saya banding," ungkap Abdul Hafid Achmad.

Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau seluas 62 hektare itu telah memvonis tiga orang yakni wakil ketua panitia pengadaan Darmin Djemadil yang juga menjabat sebagai Ketua BPN dengan vonis dua tahun enam bulan penjara.

Selain itu, Lurah Nunukan Selatan, Arifuddin serta mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan, Simon Sili, yang masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara. (Lerman Sipayung/Ant)