Suara Karya Online

Sekitar 60 juta keluarga Indonesia merayakan Hari Keluarga Nasional tahun ini dalam kondisi campur aduk. Sebagian sudah sangat bahagia dan sebagian lagi gundah gulana karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemiskinan dan kebodohan juga masih menghantui keluarga.

Hari Keluarga Nasional dicanangkan oleh Presiden HM Soeharto pada tanggal 29 Juni 1993, setelah ditetapkannya UU Nomor 10 Tahun 1992 yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera secara paripurna. Undang-undang itu ditetapkan dengan persetujuan DPR setelah upaya merampingkan keluarga Indonesia melalui program keluarga berencana (KB) berhasil. Keberhasilan itu diakui PBB pada tahun 1989 dengan penghargaan UN Population Awards yang diserahkan dengan penuh hormat, langsung oleh Sekjen PBB di Markas Besar PBB di New York.

Prinsip-prinsip pembangunan keluarga sejahtera yang dianut Indonesia itu kemudian menjadi acuan banyak negara melalui adopsi dan adaptasi kegiatan di lapangan yang mereka pelajari dengan mengirimkan utusan untuk belajar bersama rakyat di pedesaan. Akhirnya, program pembangunan keluarga di Indonesia ikut mewarnai berbagai kongerensi dunia. Misalnya, konferensi kependudukan dunia 1994 di Mesir, konferensi wanita dunia di Beijing 1995, dan konferensi pembangunan sosial di Kopenhagen 1996.

Program itu ikut memperkuat proses penilaian pembangunan yang didasarkan pada basis pendekatan kependudukan yang terkenal sebagai human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Pada akhirnya menjadi bagian yang sangat penting dari promise yang dikembangkan dalam pembangunan abad milenium dengan sasaran millennium development goals (MDGs).

Pada tataran lapangan, pembangunan abad milenium mulai tampak hasilnya dengan pengembangan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) di desa dan pedukuhan. Minggu lalu, bersama Rektor IPB Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto, MSc, pengurus Solidaritas Ibu-ibu Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), pimpinan Persatuan Wredatama Indonesia (PWRI), dan wakil-wakilnya dari seluruh Indonesia menyempatkan diri meninjau kiprah rakyat desa di Posdaya Kenanga Desa Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat.

Desa di pinggir hutan itu berpenduduk 645 jiwa, terdiri dari 177 keluarga, di antaranya 30 keluarga miskin. Struktur penduduknya telah berubah dibanding keadaan pada 1970-an (penduduk muda sekarang hanya memiliki 43 anak balita, dan penduduk lansia mencapai 82 orang). Jumlah ibu hamil tinggal dua orang di samping sebelas ibu sedang menyusui, sesuai ajuran menyusui bayinya hingga dua tahun.

Keluarga-keluarga itu gigih dan mandiri membangun desanya, dipimpin Kepala Desa Pak Salikan. Ia menjadi koordinator yang lincah dan cerdas, memandu jajaran pengurus posdaya dan koordinator pendidikan anak usia dini (PAUD), kesehatan, ekonomi dan lingkungan. "Kabinet Podaya" itu dibimbing para mahasiswa IPB yang bernaung dalam LP2M IPB. Posdaya itu bergerak lincah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menuntaskan sasaran MDGs, sekaligus melengkapi pemahaman delapan fungsi keluarga. Posdaya itu aktif bergerak memperkuat fungsi keagamaan, budaya, perlindungan keluarga, reproduksi dan kesehatan, pengembangan kegiatan ekonomi warga dan menyulap halaman rumah menjadi "kebun bergizi".

Daerah pinggiran hutan yang sejuk itu dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, mengundang wisatawan domestik mencicipi nikmatnya menginap di rumah penduduk yang disulap menjadi home stay, dengan sajian makanan lokal yang lezat dan bersih dari zat kimia atau pengawet. Kegiatan pertanian tradisional disulap menjadi daya mainan menanam padi dan memotret asyiknya kerbau yang menarik bajak. Produk makanan dari bahan baku lokal dikemas menjadi oleh-oleh yang pantas dimasukkan dalam bagasi mobil mewah.

Kemesraan yang saling menguntungkan itu menjadi sarana pembangunan keluarga yang mengantar kebahagiaan tersendiri dalam memperingati Hari Keluarga Nasional 2012. Selamat bahagia dan sejahtera dalam posdaya. ***