Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR membahas skema pembayaran uang nasabah oleh Bank Century. Timwas menghadirkan Menteri Keuangan (Agus Martowardoyo), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Direksi Bank Century dan nasabah bank serta perwakilan nasabah dari Bank Century, di Jakarta, Rabu (4/7). Timwas meminta Bank Mutiara untuk membayar (mengganti) kerugian nasabah Bank Century.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mempertanyakan bagaimana skema pembayarannya. Sebab, selama ini LPS masih bersikeras bahwa hal itu bukan tanggung jawabnya.

"Maka kita pertemukan, bagaimanapun Bank Century sekarang sudah berubah menjadi Bank Mutiara, walaupun kepemilikannya juga sudah berubah, tapi kan catatan sejarahnya tidak mengalami perubahan. Dalam konteks itulah dipertemukan pada hari ini oleh Timwas untuk mengetahui bagaimana caranya, karena apa pun keputusan pengadilan itu harus dihormati," katanya.

Menurut Pramono, selama ini memang belum ada keputusan yang berkekuatan hukum sehingga mereka tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan pembayaran.

"Itu yang pasti akan dikejar oleh Timwas Bank Century karena selama ini mereka selalu mengatakan, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum, maka mereka tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan pembayaran. Sekarang sudah ada keputusan dari pengadilan dan sampai Mahkamah Agung," ujarnya.

DPR juga sepakat bahwa yang harus membayar adalah Bank Mutiara, bukan pemerintah dan LPS. "Harus jelas supaya tidak ada lagi lempar tanggung jawab. Kalau nanti mau gunakan dana APBN atau APBD, terserah urusannya dengan pemerintah," ujar dia.

Disinggung mengenai sikap DPR terhadap penyitaan aset nasabah Bank Century yang ada di luar negeri, Pramono menjawab bahwa yang penting adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nasabah.

Bank Mutiara tetap menyatakan belum bersedia membayar ganti rugi tersebut dengan alasan mereka belum menerima surat putusan pengadilan terkait. Bank Mutiara baru bersedia membayar apabila sudah menerima surat keputusan pengadilan itu. Salinan SK itu pun belum diterima oleh LPS dan Kementerian Keuangan sehingga keputusan pengadilan belum dapat dieksekusi.

"Kami akan menentukan langkah selanjutnya setelah menerima surat keputusan pengadilan," kata Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono.

Menurutnya, putusan pengadilan itu akan berdampak besar pada keuangan Bank Mutiara. "Kami berharap Timwas memahami bahwa Bank Mutiara masih dalam tahap penyehatan," ujar Maryono.

Sementara itu, Koordinator Forum Nasabah Korban Bank Century, Z Siput L, meminta Bank Mutiara untuk tetap membayar ganti rugi. "Atas adanya dua keputusan hukum tersebut, ada kejadian yang tidak bisa dihapuskan. Tidak ada yang bisa mengelak bahwa Bank Century menjual reksadana Antaboga bodong," kata Siput.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) siap mengeluarkan fatwa penyitaan aset milik Bank Century di Hong Kong senilai Rp 6 triliun yang diminta Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Sebenarnya tidak perlu minta izin MA. Namun, jika diperlukan surat izin atau fatwa, saya kira itu soal mudah. Akan dikeluarkan surat yang diminta oleh Kejagung itu," kata Juru Bicara MA Djoko Sarwoko saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu.

Djoko mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat dari Kepala Pengadilan Negeri (KPN) Jakarta Pusat yang meminta petunjuk eksekusi atau perampasan aset Bank Century di Hong Kong.

Dia menjelaskan bahwa MA dalam hal ini juga sudah memfasilitasi dengan menggelar rapat untuk memberikan solusi antara kejaksaan negeri dan pengadilan negeri.

Djoko mengungkapkan bahwa rapat koordinasi antara pengadilan dan pihak kejaksaan akan kembali digelar pekan depan untuk mengabil langkah-langkah konkret terkait perampasan aset Bank Century di Hong Kong.

Perlu diketahui, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan tengah menunggu fatwa MA untuk menyita aset Bank Century di Hong Kong senilai Rp 6 triliun berupa uang tunai sebesar Rp 86 miliar dan surat berharga senilai 388,86 juta dolar AS. Juga aset sebanyak 650,6 juta dolar Singapura telah dibekukan oleh otoritas di Hong Kong.

Penyitaan aset senilai Rp 6 triliun yang diduga dilarikan oleh bekas pemilik Bank Century, Robert Tantular, itu telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Desember 2010. (Rully/Jimmy Radjah/Antara)