Suara Karya Online

Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar 11 Juli 2012 memberi pesan penting untuk suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2014. Betapa tidak, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI paling banyak disorot dibanding pilkada di daerah-daerah lain. Jakarta tetap barometer dan kiblat politik nasional. Semacam pilpres mini atau pilpres sela sedang terjadi.

Hanya saja, sedikit sekali pihak yang mengemas pilkada DKI sebagai masalah politik nasional. Diskusi yang berlangsung terkesan local oriented, terutama menyangkut masalah kemacetan. Padahal penduduk yang bekerja di Jakarta pada siang hari lebih banyak warga luar Jakarta. Mereka dikenal sebagai komuter yang menggunakan jasa transportasi publik sampai pribadi.

Yang juga kurang dibahas adalah dampak pilkada DKI terhadap suksesi kepemimpinan nasional. Kengototan Prabowo Subianto pernah ditulis secara kurang mendalam oleh sebuah majalah nasional. Terutama dalam memajukan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Aspek "eksperimen"-nya lebih ditonjolkan. Bahwa dengan menjadikan Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, akan lebih melapangkan jalan bagi Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2014.

Padahal, ada masalah yang lebih penting lagi, yakni stabilitas politik nasional pada tahun 2014. Kepemimpinan politik dan pemerintahan di DKI Jakarta akan sangat memengaruhi kenyamanan era suksesi. Apabila pemerintahan lemah, maka dengan mudah bisa ditekan oleh komponen-komponen aksi selama ini. Sebaliknya, pemerintahan yang stabil bisa menenangkan proses suksesi.

Jakarta dipastikan menjadi pusat pertaruhan menjelang dan pada saat suksesi 2014. Faktor tunggalnya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyelesaikan dua periode kepemimpinannya. Capres dan cawapres yang akan hadir selama ini terbatas pada tiga nama, yakni Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Aburizal Bakrie. Kendala terbesar berada di Prabowo, terutama dalam syarat pengajuan capres dan cawapres dari partai politik dan gabungan partai politik.

Karena Partai Golkar sedang memimpin menurut semua lembaga survei, maka kepentingan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie atas pilkada DKI juga besar. Gubernur DKI bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dan wajah Presiden RI di Ibu Kota Negara. Apabila kinerja Gubernur DKI tidak baik, itu bisa mencoreng wajah Presiden RI. Apabila kinerja Gubernur DKI baik, sebaliknya, bisa menaikkan pamor Presiden RI.

Dengan argumen itu, Gubernur DKI ke depan berasal dari calon yang memang bisa berhubungan baik dengan capres dan cawapres yang akan muncul. Begitu juga bisa menegaskan diri sebagai sosok yang dihormati oleh capres-capres itu. Alangkah sulit posisi Gubernur DKI nanti apabila secara politik dan emosional berada jauh di seberang Presiden RI 2014-2019. Hal itu pernah dialami oleh Gubernur DKI Sutiyoso ketika Megawati Soekarnoputri memimpin, baik di pemerintahan maupun jumlah kursi di DPR.

Partai Golkar bersama PPP dan PDS--serta sejumlah partai lain--sudah mengusung Alex Noerdin dan Nono Sampono sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta. Kedua tokoh itu sudah makin dikenal masyarakat DKI Jakarta. Hal yang belum diketahui masyarakat, karisma keduanya di hadapan capres dan cawapres yang akan muncul nanti. Dengan kapasitas dan pengalaman keduanya, baik di pemerintahan maupun militer, akan memberi dampak positif atas suksesi kepemimpinan nasional kelak.

Namun, apakah faktor penting itu diperhatikan dalam Pilkada 11 Juli 2012 nanti? Mari kita tunggu. ***