Suara Karya Online

ANTREAN kendaraan roda empat atau lebih pengangkut bahan pokok di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, yang hendak menyeberang ke Bakauheni (Sumatera), sepekan terakhir, harusnya tak terjadi jika PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Merak, Banten, mau belajar dari pengalaman. Betapa tidak, penumpukan kendaraan pengangkut sembako di Pelabuhan Merak bukan yang pertama, tetapi kerap terjadi.

Kemacetan panjang di jalan bebas hambatan tol belasan kilometer menjelang Pelabuhan Merak, seperti terjadi lebih sepekan teakhir, merupakan penyakit lama. Apalagi menjelang hari-hari besar, termasuk Lebaran, penumpukan kendaraan pengangkut sembako di tempat itu sudah menjadi pemandangan biasa. Dampaknya pun sangat besar, yaitu rusaknya muatan berupaya buah-buahan, sayur mayur, dan lainnya, di samping membengkaknya pengeluaran yang membebani para awak angkutan.

Celakanya, antrean yang terjadi tidak hanya dialami angkutan barang (truk), tetapi tak jarang bus dan kendaraan pribadi kena dampaknya. Seharusnya tidak ada alasan untuk pembenaran terjadinya penumpukan kendaraan di Merak, termasuk ungkapan bahwa penumpukan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang akan menyeberang terkait dengan libur sekolah. Harusnya kondisi tersebut jauh-jauh hari diantisipasi oleh ASDP, bukannya dijadikan sebagai alasan. Kenapa peningkatan pelanggan yang hendak menyeberang yang disalahkan? Tak pantas pula apabila keterbatasan operasional kapal feri "roll on roll of" atau "roro" dijadikan kambing hitam. Untuk kali ini, misalnya, ASDP mengeluhkan berkurangnya feri yang bisa dioperasikan karena berbagai alasan. Sehingga berakibat terjadinya antrean panjang yang dialami truk yang hendak menyeberang.

Antrean kendaraan angkutan bahan pokok dan barang lainnya di Pelabuhan Merak, yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, tersebut jelas berdampak buruk. Tidak hanya merugikan pengusaha angkutan itu sendiri, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok atau harus membeli dengan harga mahal karena langka. Pihak Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Pusat memperkirakan kemacetan di Pelabuhan Merak berakibat terjadinya pemborosan yang jumlahnya mencapai Rp 500 juta setiap harinya. Pemborosan itu akibat membengkaknya biaya awak kendaraan dan tambahan biaya bahan bakar.

Apa yang terjadi di Pelabuhan Merak tidak bisa lagi hanya disikapi dengan wacana. Kementerian Perhubungan tak cukup hanya mengimbau PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Pelabuhan Merak memperbaiki manajemennya. Tetapi ASDP setempat harus didesak mengatasi kemacetan yang kerap terjadi itu dengan tegas. Berikan ultimatum, jika tak mampu, silakan cari pemimpin ASDP yang mampu.

Ingat, kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak sudah berdampak amat luas. Kementerian Perhubungan harus serius mendorong terjadinya pemecahan masalah kemacetan yang terus berulang. Toh selama ini siapa pun tahu, kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan jumlah feri. Apa lagi yang ditunggu? Atau memang tak ada yang mampu.***