Suara Karya Online

Tentunya kita semua masih ingat dengan keagungan dan kejayaan Kerajaan Majapahit yang menjadi cikal bakal negeri ini di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang gigih mempersatukan wilayah Nusantara. Melalui Sumpah Palapa, Patih Gajah Mada menyatakan akan terus berpuasa sampai seluruh wilayah Nusantara berhasil dikuasai dan bersatu dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Begitu juga dengan kehebatan Kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa yang berhasil menaklukkan dan menguasai seantero kawasan Melayu di Asia Tenggara. Kemudian disusul dengan perjuangan heroik para pejuang pada masa kemerdekaan yang berhasil mengusir penjajah Hindia Belanda dan Jepang dari Bumi Pertiwi.

Tetapi, jika melihat realita kondisi Indonesia saat ini, semua nilai heroik kepahlawanan itu kini mungkin hanya tinggal cerita kenangan belaka. Penyelesaian masalah, khususnya yang menyangkut harkat dan martabat bangsa, seakan-akan mentok penyelesaiannya.

Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI), misalnya, seperti beragam tragedi yang terjadi sebenarnya dapat diuraikan dan dicarikan solusinya. Negara hadir dalam instrumen kebijakan secara konkrit tentu sangat diharapkan. Dalam hal ini, ada beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan agar kasus seperti Ruyati setidaknya dapat direduksi, bahkan tidak terjadi lagi.

Pertama, dalam banyak kasus, memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa negara tempat para pahlawan devisa mencari nafkah tidak bisa dipandang hanya sebagai instrumen kebijakan, namun yang lebih tepat adalah sebagai solusi permasalahan.

Kedua, kompetensi para penyalur TKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sangat penting untuk diperhatikan. Dari jumlah 562 PPTKIS, hanya 213 unit yang kondisinya sehat, setengah dalam kondisi sedang, dan separuhnya dalam kondisi buruk.

Ketiga, drama ini jelas menggambarkan betapa sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Tragedi pengangguran yang jumlahnya melimpah adalah akibatnya. Tak hanya penganggur, tragedi kemiskinan yang berkorelasi sangat kuat juga menjadi masalah lain.

Simak saja, jumlah penduduk miskin masih berkisar 31 juta orang atau sebesar 13,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta orang. Peristiwa ini setidaknya bisa dilihat sebagai alasan mengapa makin banyak warga kita bekerja di luar negeri. Dengan demikian, penciptaan lapangan pekerjaan dalam negeri adalah suatu keniscayaan.

Keempat, masih buruknya penyaluran TKI di luar negeri membuktikan betapa birokrasi kita masih sangat lemah. Sistem pemantauan dan koordinasi birokrasi khususnya KBRI menjadi permasalahan tersendiri. Karena itu, pemerintah seharusnya lebih cermat dalam membuat berbagai formulasi kebijakan yang menyangkut TKI.

Selain itu tentunya kita semua berharap agar pemerintah segera bertindak tegas melakukan langkah nyata demi kebangkitan dan kemajuan bangsa ini. Jika tidak, negeri ini akan makin tersandera dalam pusaran hitam yang tidak berujung, yang dikhawatirkan mengakibatkan orang Indonesia seperti suku Indian di Amerika Serikat (AS) atau suku Aborigin di Australia yang merasa terjajah dan asing di negerinya sendiri. Semoga saja hal itu tidak terjadi. ***