Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Lambatnya penyelesaian sarana pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau membuat sejumlah pertandingan terancam dipindahkan ke derah lain.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono usai rapat koordinasi dengan KONI Pusat di kantornya, Jakarta, Jumat (3/8).

Agung mengungkapkan, hingga kini Pemerintah Provinsi Riau selaku tuan rumah belum siap penuh menggelar PON. Terbukti belum semua venue PON di Riau rampung dikerjakan. Masih ada beberapa venue yang bermasalah, di antaranya venue untuk cabang menembak dan futsal. "Dari 56 venue, tinggal tujuh yang bermasalah," katanya.

Namun, Agung tidak merinci venue yang bermasalah itu satu per satu. Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kementerian telah membentuk tim yang bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi pengerjaan proyek.

Tim itu dipimpin oleh Agung Laksono dan beranggotakan wakil dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tim tersebut juga dibantu oleh instansi-instansi hukum, antara lain Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Agung berharap, seluruh rangkaian kegiatan PON bisa dilaksanakan di Riau. Namun, jika keadaan tak memungkinkan, kegiatan beberapa cabang olahraga bisa dipindah ke kota lain. "Kalau tidak Jakarta, ya bisa juga ke Lampung," katanya.

Ia juga belum bisa memastikan jumlah dana tambahan yang akan digelontorkan untuk pelaksanaan PON, karena kementeriannya masih perlu menyelesaikan aturan-aturan tentang penggelontoran dana tambahan itu. "Kalau ada yang tidak perlu dana tambahan, ya tidak usah," ujarnya.

Terkait dana tambahan yang bisa jadi dibutuhkan agar PON tetap berjalan, Agung menjelaskan, tim akan mencoba mencari solusi. "Kalau dana masih bisa akan diminimalisasi, makin diperkecil, tim ini yang akan menentukan," kata Agung.

Selain terkendala masalah dana, PON 2012 juga menghadapi masalah terkait kebijakan daerah yang tak kunjung kelar, padahal PON akan dilaksanakan sekitar satu bulan lagi, yaitu 9-20 September mendatang.

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman mengatakan, PON harus berjalan sesuai rencana dan tidak ada perubahan jadwal dari rencana semula. Karena masalah PON ini masih banyak yang belum terselesaikan, maka pihaknya meminta Menko Kesra untuk membantu mencari jalan keluar.

"PON ini kan hajatan nasional yang menjadi tanggung jawab semua bangsa. Karena itu, begitu ada masalah yang tidak terselesaikan, kita perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bisa kiranya membantu menyelesaikan kemelut ini," kata Tono kepada Suara Karya, di Jakarta, kemarin.

Pensiunan jenderal bintang dua ini menambahkan, tim pendampingan yang dibentuk Menko Kesra itu diharapkan dapat mempermudah pencairan dana dari pemerintah untuk pelaksanaan PON, sehingga pesta olahraga yang menjadi supremasi tertinggi tingkat nasional ini bisa berjalan sesuai rencana.

"Riau itu kan sebagai penyelenggara. Tanggung jawab kesuksesan secara keseluruhan tetap ada di tangan bangsa ini, termasuk KONI Pusat, Menpora, lembaga pemerintah terkait, juga atlet dan pelatih yang menjadi pelaku di lapangan nantinya," tutur Tono. (Markon Piliang)