Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Tak semua konflik dan sengketa harus diselesaikan lewat jalur hukum. Sebab pendekatan hukum bisa jadi kurang tepat dan malah mempertajam masalah. Pendekatan mediasi bisa menjadi alternatif yang lebih ekonomis dan efisien serta mengedepankan hubungan baik antara pihak yang berperkara.

"Penuntasan konflik dan sengketa melalui mediasi menjadi alternatif, karena lebih ekonomis dari sisi waktu dan biaya dibandingkan jalur litigasi," kata Ketua Badan Mediasi Indonesia (BaMI) Susanti Adi Nugroho diskusi tentang mediasi yang digelar Eka Tjipta Foundation (RTF) dan Paguyuban Mediator Indonesia, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam diskusi yang menghadirkan pembicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman dan Pengacara OC Kaligis itu, Susanti menambahkan, Indonesia saat ini telah memiliki mediator-mediator bersertifikat. Mereka memiliki kemampuan mediasi yang tak kalah dibandingkan mediator asing.

"Malah mediator kemampuan begitu luas, akibat makin banyaknya konflik dan sengketa seiring dengan dinamika ekonomi, politik dan sosial di Tanah Air. Soal sengketa tanah, pilkada hingga tenaga outsourcing yang ditelantarkan para pemberi kerja," ujarnya.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum ETF, G Sulistyanto.

Menurutnya, semakin dinamisnya sektor perekonomian dan industri nasional, berdampak pula pada meningkatnya potensi konflik atau sengketa dalam aktivitas bisnis dan industri. Hal ini semakin membutuhkan peran dari mediator untuk mengatasi berbagai persoalan.

"Melalui penanganan yang tepat maka daya saing industri akan tetap terjaga. Mediasi sendiri merupakan salah satu solusi alternatif sengketa industrial yang tersedia dan sesuai ketentuan pemerintah," ujarnya.

Ditegaskan, keberhasilan proses mediasi sangat bermanfaat untuk mengurangi derasnya arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu, memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan melambatkan pemeriksaaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji.

"Karena itu, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa menjadi salah satu pilihan yang lebih diminati oleh masyarakat yang bersengketa," ujarnya.

Sementara Marciano Norman mengatakan, perkembangan sosial masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, kerap diwarnai berbagai masalah hukum yang tak hanya terjadi antar warga masyarakat, tetapi juga dengan kelompok usaha pemerintah yang subtansinya beragam.

"Dinamika sosial yang seperti itu berpotensi memicu terjadinya sengketa dan konflik di bidang hukum yang perlu disikapi secara pro aktif agar masalah hukum tidak berlarut-larut. Karena kondisi itu bisa menimbulkan dampak negatif terhadap situasi keamanan, baik di daerah maupun nasional," katanya.

Ditambahkan, mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) mulai mendapat perhatian karena sangat menguntungkan, ditinjau dari faktor ekonomis dari sudut biaya dan waktu. Pembinaan hubungan baik karena mengedepankan penyelesaian kooperatif.

"Dan yang tak kalah penting, tuntutan perkembangan global yang memberlakukan sistem perdagangan bebas berpotensi meningkatkan jumlah dan bobot sengketa. Sehingga perlu dicari penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Upaya itu bisa ditangani lewat mediasi," kata Marciano Norman menandaskan. (Tri Wahyuni)