Kamis, 20 Juni 2013
PolitikHukum & KriminalEkonomiBisnisMetropolitanNusantaraOlah RagaInternasionalHiburanOpiniHumor
  
Komentar 
Liputan Khusus
Wanita
Sehat
Otomotif
Teknotrend
Wisata
Budaya
Griya
Olah Raga
Games
Pentas
Konsultasi
Satya Widya Yudha
Punggawa Energi Beringin
Suparman Marzuki
Nakhoda Baru KY
Norman Marciano
Kebanggaan National Defense
Putri Kuswisnuwardani
Srikandi Budaya Indonesia
Peter O'Niell
Pemimpin Bersih PNG
Prof Dr Rochmat Wahab, MPd MA
Master Cendekia
Agun Gunanjar Sudarsa
Pengawal Pemilu
Ito Warsito
Begawan Pasar Modal
Dwi Soetjipto
Motor Pembangunan Infrastruktur
Prof Dr H Abd A'la MAg
Penyokong Kewirausahaan
Henry Kissinger II
Penasihat Politik AS
Karen Agustiawan
Sang Pemberani
arsip  
CATATAN AKHIR TAHUN
Angkutan Massal Belum Mampu
Berikan Rasa Aman
Andhara Early
Tetap Merahasiakan Ayah Bayinya
arsip  
 
 
Marty Natalegawa
Penyelamat Diplomasi RI


Senin, 6 Agustus 2012
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa kerap menjadi penyelamat diplomasi Indonesia dalam "pergaulan" antar-negara atau di kalangan dunia internasional. Beberapa kali Indonesia dikritik bahkan diserang karena tidak mengambil peran yang seharusnya dalam menyelesaikan persoalan dan konflik di sejumlah kawasan dunia.

Termasuk dalam penyelesaian krisis kemanusiaan yang tengah menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Indonesia dianggap lambat merespons dan tidak memberikan sumbangsih nyata dalam membantu penyelesaian masalah Rohingya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang rakyatnya pemeluk agama Islam terbesar di dunia serta negara yang cukup disegani di tingkat ASEAN.

Dalam situasi ini, Marty tampil menjelaskan posisi yang sebenarnya diambil Pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan, pemerintah mendahulukan aksi dibandingkan dengan publikasi soal langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia menyangkut Rohingnya.

Marty yang lahir di Bandung pada 22 Maret 1963 mengungkapkan, ada tiga langkah yang telah dilakukan pemerintah terkait tragedi kemanusiaan Rohingya. Pada tingkat bilateral, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar terjadi stabilitas politik di Myanmar dan beriringan dengan itu persoalan kemanusiaan dapat dituntaskan. Dengan stabilitas politik yang baik, diharapkan aksi-aksi kekerasan juga dapat diakhiri.

"Memang ada sedikit dilema dalam masalah ini karena dunia international mencatat sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Apalagi belakangan ini, Indonesia dituduh memiliki rapor merah dalam bidang HAM," katanya.

Pemerintah RI telah bekerja sama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi-pengungsi Myanmar yang ada di Indonesia. Pemerintah bersama-sama UNHCR akan memperlakukan para pengungsi dengan baik. Saat ini diakui ada 394 orang pengungsi asal Myanmar di Indonesia. (Kentos)

Politik |  Hukum |  Ekonomi |  Metropolitan |  Nusantara |  Internasional |  Hiburan |  Humor |  Opini |  About Us

Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i