Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan komitmennya untuk tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan simulator sepeda motor dan mobil untuk memperoleh surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri.

"Pimpinan KPK menegaskan, penyidikan oleh KPK jalan terus," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Minggu (5/8).

Menurut rencana, pimpinan KPK akan melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada pekan ini untuk membahas penyidikan itu.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Sutarman juga menegaskan, Polri tetap akan melakukan penyidikan kasus itu. Baik KPK maupun Bareskrim Polri sama-sama menetapkan status tersangka terhadap tiga orang yang sama, yakni DP (Brigjen Didik Purnomo), Sukotjo S Bambang, dan Budi Susanto.

Johan Budi menegaskan tidak ada tarik-menarik antara KPK dan Mabes Polri dalam penyidikan kasus tersebut. Terkait pernyataan Kabareskrim Sutarman, Johan menyatakan hal itu sebagai sebuah kesalahan persepsi.

Johan menegaskan, KPK tidak mempunyai keinginan untuk menghentikan penyidikan dan menyerahkannya kepada lembaga penegak hukum lainnya. "Sebelum proses penyidikan sudah ada pertemuan antara pimpinan KPK dan pimpinan Polri," katanya.

Menurut Johan, dua pertemuan pimpinan KPK dengan jajaran pimpinan Polri sebelumnya, Senin dan Rabu pekan lalu, tampaknya tidak membawa kesepakatan bersama yang pasti. Kedua lembaga, KPK dan Mabes Polri, justru masuk dalam pusaran polemik tentang pihak yang paling berhak menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan simulator SIM itu. Hal tersebut, menurut Johan, akan menjadi substansi pada pertemuan kedua pimpinan KPK dan pimpinan Polri.

"Itu yang akan diklarifikasi lebih jauh dari pertemuan pimpinan KPK dan pimpinan Polri. Rencananya, pekan ini akan dilakukan pertemuan itu," kata Johan.

Dengan pertemuan itu, Johan berharap akan ditemukan jalan keluar untuk kepentingan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan beberapa perwira Polri itu. "Semoga bisa mengurai mispersepsi yang muncul selama ini," katanya.

Perihal penahanan para tersangka kasus itu yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Johan, juga menegaskan KPK tidak terpengaruh. Dia juga menegaskan bahwa penahanan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan simulator SIM merupakan kewenangan Bareskrim Mabes Polri. "Silakan saja," ujar Johan Budi.

Proses penyidikan kasus itu di Mabes Polri pun, menurut Johan, tidak akan memengaruhi proses penyidikan yang akan dilakukan KPK. Jika KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, penyidik KPK akan melakukan koordinasi dengan Bareskrim.

"Tentu pada saatnya melakukan pemeriksaan, KPK akan berkoordinasi dengan Polri," ujarnya.

Sementara itu, Mabes Polri telah menetapkan lima tersangka dalam penyidikan kasus tersebut. Mereka adalah Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen, Komisaris Polisi Legimo selaku Kepala Keuangan Korps Lalu Lintas (Korlantas), AKBP Teddy Rusmawan, Sukotjo Bambang selaku Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI), dan Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metaindo Abadi (PT CMMA). Didik, Legimo, dan Teddy Rusmawan telah ditahan oleh penyidik Mabes Polri di Rutan Mako Brimob, Depok. Sedangkan Budi Susilo ditahan di Rutan Mabes Polri dan Sukotjo Bambang ditahan di LP Kebonwaru.

Selain itu, Mabes Polri telah menonaktifkan Irjen Djoko Susilo dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol). "Diganti pejabat sementara Brigjen Pol Dr Bambang Usadi yang sebelumnya menjabat Wagub Akpol," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

Selain Irjen Djoko Susilo selaku kuasa pengguna anggaran, KPK juga menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen serta dua orang pengusaha swasta, Sukotjo Bambang dan Budi Susilo.

Menanggapi polemik KPK vs Polri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan agar kedua lembaga penegak hukum kembali pada kesepakatan yang pernah mereka buat. Keduanya harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kesepakatan itu.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menyatakan Presiden RI harus segera menengahi dan menyudahi polemik yang menjurus ke konflik antarlembaga itu. Pembiaran atas hal itu sungguh tidak bisa diterima akal sehat.

"Pembiaran itu menyebabkan harapan masyarakat terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi berada di titik nadir," ujar Lukman Hakim Saefuddin.

Wakil Ketua MPR lainnya, Hajriyanto Y Tohari, mengingatkan bahwa polemik yang menjurus ke konflik itu justru akan mengabaikan penyelesaian kasus tersebut. Pada akhirnya tidak ada yang bisa dihukum dari kasus itu.

"Bagi rakyat, tak penting institusi mana yang menangani kasus itu, apakah kepolisian atau KPK. Rakyat hanya menginginkan koruptor simulator SIM itu bisa ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya," kata Hajriyanto.

Langkah berbeda datang dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Dia bahkan berniat mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kapolri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan jika dalam tiga hari masih menangani kasus simulator SIM. (Antara/Sugandi/Nefan Kristiono/Rully/Dwi Putro AA)