Suara Karya Online

KUPANG (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berani mencopot para pejabat pemerintah, terutama menteri, yang berkinerja buruk.

"Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Presiden harus berani dan tegas menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot menteri yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan kemasyarakatan," kata Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Nicolaus Pira Bunga, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (5/8).

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar keluhan Presiden terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintah. Atas dasar itu, dalam bulan Ramadhan ini, Presiden akan berkunjung ke semua kementerian untuk melakukan rapat koordinasi.

Menurut dia, Presiden bukan baru pertama kali mengeluh. Keluhan ini sudah berlangsung lama, sehingga saatnya harus ada tindakan tegas dengan mencopot para menteri yang dinilai berkinerja buruk dan diumumkan kepada publik.

Dia menambahkan, saat ini juga ada menteri yang dijabat kalangan teknokrat dan profesional tetapi sama saja karena mereka juga.

Karena itu, langkah paling tepat adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan para menteri dan pejabat pemerintah yang berkinerja buruk dicopot dari jabatan.

Umumkan ke Publik

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang berpendapat, Presiden Yudhoyono harus berani mengumumkan kinerja para menteri, baik yang berhasil maupun yang gagal.

"Keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegelisahan terhadap performa kabinet yang tidak memuaskan. Hal ini diperparah oleh menteri dan pejabat eselon I yang berperilaku tidak reformis dalam mengelola kementeriannya," kata Ahmad Atang seperti dikutip Antara.

Menurut dia, kinerja menteri yang buruk ini merupakan konsekuensi dari sebuah pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan politik koalisi.

Presiden SBY, tutur Atang, sadar atas kondisi ini karena apa pun tindakan yang diambilnya tidak akan mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan SBY adalah menetapkan capaian target kierja kepada para menteri sebagai indikator penilaian dan di akhir jabatan SBY harus berani mengumumkan menteri yang berhasil dan gagal dari partai politik.

Mengenai kemungkinan menteri dari kalangan profesional dan teknokrat seperti di zaman Presiden Soeharto agar tidak membagi perhatian pada induk organisasi yang mengantarnya duduk, Atang mengatakan, menteri dari latar belakang apa pun tidak akan menjamin perbaikan kinerja pemerintah. (Bonne Pukan)