Suara Karya Online

Episode ketegangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali terjadi. Dengan subjek hukum petinggi kepolisian, persis sama dengan episode "Cicak vs Buaya", Polri saat ini makin menunjukkan konservatismenya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan penegakan hukum.

Sikap keras kepala Polri untuk tetap mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat simulator kemudi untuk surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri merupakan representasi bahwa paradigma Polri belum berubah. Reformasi birokrasi di institusi penegak hukum ini mandek. Polri yang baru hanya slogan.

Dalam kasus dengan salah satu tersangka yakni mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo ini, institusi Polri memang tidak pantas untuk dibela. Korban pertama dan utama dari konservatisme Polri adalah kepercayaan publik (public trust), akuntabilitas, dan profesionalisme Polri yang jatuh ke titik nadir. Akhirnya, secara institusional melemahkan institusi Polri sendiri.

Semua orang mafhum bahwa perlawanan Polri atas KPK adalah karena faktor subjek hukum dan lokus peristiwa yang mengoyak institusinya. Siapa pun yang berwatak konservatif tidak akan membiarkan rumah tangganya dikoyak oleh orang lain. Inilah yang terjadi di tubuh Polri. Apalagi, diduga bukan hanya jenderal bintang dua yang terlibat! Maka, wajib bagi korps Tribrata untuk memproteksi diri.

Menjadi amat mengecewakan kalau episode ketegangan ini juga melahirkan penyelesaian dan penanganan hukum yang antiklimaks, seperti dalam kasus Susno Duaji dan kasus rekening gendut Polri. Perdebatan legal tidak lagi relevan untuk membujuk Polri bersedia menyerahkan kasus ini kepada KPK karena Undang-Undang KPK telah terang benderang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang paling berwenang menangani perkara korupsi. Ini soal politik proteksi korps.

Yang juga mencemaskan dari episode ketegangan KPK versus Polri dalah juga soal waktu. Mengapa kasus ini seolah-olah tiba-tiba melemahkan gerak kerja penyidikan kasus Wisma Atlet, Hambalang, dan kasus kelas kakap lainnya? Semoga bukan kesengajaan.

Terakhir, perlu diingatkan kembali kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa sikapnya yang tidak mau melakukan intervensi--seperti yang disampaikan jubir Presiden--adalah keliru. Sebab, justru saat inilah kesempatan bagi Presiden untuk menunjukkan pembelaan dalam memberantas korupsi. Perintahkan agar Polri memberikan keleluasaan penyidikan kepada KPK. Ini bukan intervensi, tapi domain kewenangan sahih Presiden. Cara ini pasti lebih bermutu dibanding terus bergumam soal dugaan korupsi para menteri yang tak tahu diri. ***