Suara Karya Online

PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia cukup gaduh bahkan antar penegak hukum pun kerap bersinggungan, seperti terjadi saat ini antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tapi hasilnya, semua sudah tahu, tak jarang membuat kita terkaget-kaget, karena suatu kasus belum tuntas, beberapa terpidanya ternyata telah selesai menjalani hukuman penjara alis bebas.

Banyak contoh yang dapat dikedepankan. Salah satu di antaranya adalah kasus suap (cek pelayat) pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Saat penerima ceknya telah dipenjara, bahkan sudah kembali bebas, "aktor" utamanya, Miranda Goeltom, juga "rekannya," Nunun Nurbaiti, masih bolak balik ke pengadilan sebagai tersangka.

Sepertinya penanganan hukum di Indonesia tidak pernah tuntas 100 persen, baik yang ditangani kepolisian, Kejaksaan Agung, juga KPK. Seseorang yang telah jadi tersangka-misal sudah ditahan di penjara Kejaksaan Agung-belum tentu berakhir dengan vonis bersalah, karena alasan waktu kejadian yang sudah kedaluwarsa, suatu kasus bisa dianggap selesai atau penghentian penyidikan (SP3).

Penegak hukum, bahkan juga masyarakat Indonesia termasuk kita semua, bisa jadi merupakan pengidap penyakit lupa akut. Lupa apakah satu kasus telah selesai apa belum, lupa apa sang koruptor sudah menjalani hukuman setimpal atau belum. Bahkan bisa jadi pula para penguasa juga lupa sudah berapa kali memberi keringanan hukuman pada seseorang koruptor, sehingga bebas dalam waktu amat singkat.

Tidak mustahil pula jika kasus korupsi pengadaan simulator atau alat praktik menyetir mobil dan mengendara sepeda motor untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) yang lagi hangat saat ini, karena menimbulkan perebutan penyeidikan antara KPK dan Polri, juga akan menggiring kita untuk melupakan kasus korupsi lain.

Kita berharap perseteruan KPK dan Polri yang untuk sementara telah melahirkan beberapa tersangka, termasuk dua jenderal polisi-Gubernur Akademi Polisi Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal Didik Purnomo-tidak menggiring penegak hukum dan semua anak bangsa ini lupa pada kasus korupsi lain.

Masih terdapat sederet kasus korupsi yang harus ditangani, mulai dari kelas "kacangan" hingga kelas "kakap". Di KPK, saja misalnya, yang merupakan kasus korupsi besar, masih terdapat sederet kasus yang belum tuntas 100 persen, bahkan ada yang belum tertangani sama sekali. Ada kasus Bank Century, penyelewenangan penerimaan pajak, wisma atlet di Palembang, proyek komplek olahraga di Hambalang, Bogor, percetakan Al-Qur'an, cek pelayat, dan kasus-kasus lainnya.

Kita berharap, kasus terbaru perseteruan KPK dan Polri dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan simulator ujian SIM tidak mengaburkan atau membuat penegak hukum lupa pada deretan kasus lain. Para penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, juga Mahkamah Agung, tak boleh memanfaatkan (situasi) apapun untuk menggiring hukum agar tidak menyentuh para koruptor.

Kita juga berharap para pemimpin negara, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak berpangku tangan, tak peduli sulitnya penegak hukum menjerat koruptor, dengan alasan tidak ingin intervensi. Hukum sepatutnya tidak mengenal istilah setia kawan atau menyelamatkan institusi, organisasi, kroni, atau keluarga. Hukum harusnya hanya mengenal dua hal, benar atau salah.***