Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memberikan remisi (pengurangan hukuman) terhadap 583 narapidana kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 32 orang dinyatakan langsung bebas.

Demikian diungkapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin pada pemberian remisi umum bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI Tahun 2012. Pemberian remisi secara simbolis kepada narapidana dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, kemarin.

Sihabudin menjelaskan, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI tahun 2012, pemerintah memberikan remisi kepada 58.595 orang narapidana dengan rincian Remisi Umum (RU) I (pengurangan hukuman) sebanyak 56.349 orang, RU II (langsung bebas) 2.246 orang.

Selain remisi umum, pada Agustus ini juga diberikan remisi khusus kepada 49.781 narapidana yang beragama Islam bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433H.

Menkumham Amir Syamsudin mengatakan, pemberian remisi umum dan khusus kepada para warga binaan masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006.

"Pemerintah masih dalam proses merampungkan perubahan PP Nomor 28 Tahun 2006. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi PP tersebut dengan pihak-pihak terkait," katanya.

Dengan demikian pemberian remisi umum dan remisi khusus bagi warga binaan masih akan sama. Baik narapidana kasus korupsi, narkotika, maupun terorisme masih akan menerima remisi yang sama dengan para warga binaan tindak pidana lainnya.

Menurut Menkumham, PP Nomor 28 Tahun 2006 sebenarnya sudah lebih ketat dari pada PP Nomor 32 Tahun 1999. Namun pemerintah memutuskan untuk lebih memperketat pemberian remisi kepada para narapidana kasus korupsi, narkotika dan terorisme.

"Kita harapkan beberapa bulan ke depan bisa selesai (pengganti PP Nomor 28 Tahun 2006). Masa sosialisasi dari PP pengganti tersebut akan berlansung selama satu tahun," ujarnya.

Amir Syamsudin mengatakan remisi merupakan hak dari warga binaan dan tidak boleh ada diskriminasi. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Senada dengan Amir Syamsudin, Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin mengatakan bahwa pemberian remisi kepada narapidana tetap berdasarkan aturan lama yaitu PP No 28 tahun 2006. "Yang jelas untuk remisi kita masih menggunakan PP 28 dulu, tapi draf pengganti PP 28 sudah disampaikan ke Presiden," kata Sihabudin.

Berdasarkan pasal 34 PP No 28/2006 remisi diberikan apabila narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana.

Di antara narapidana kasus korupsi yang memperoleh remisi terdapat Gayus Tambunan. Gayus memperoleh remisi Hari Kemerdekaan 3 bulan dan remisi khusus Idul Fitri selama 1 bulan. Mantan Wakil Bupati Subang Maman Yudia mendapat remisi umum 3 bulan dan remisi khusus Idul Fitri 1 bulan serta mantan Bupati Garut Agus Supriyadi mendapatkan remisi umum tiga bulan dan remisi khusus Idul Fitri 1 bulan.

Adapun narapidana kasus narkotika asal Australia Schapelle Leigh Corby memperoleh remisi umum enam bulan. "Corby memperoleh remisi 6 bulan sama dengan yang lain (narapidana Australia lain Rene Lawrance)," kata Menkumham HAM Amir Syamsuddin.

Menurut Amir Syamsudin, remisi umum yang diberikan kepada Corby tidak berbeda dengan narapidana lain berdasarkan pada tidak adanya pelanggaran dan tidak ada catatan khusus dari Bapas."Kalau ada catatan dari Bapas tentu akan dikeluarkan dari daftar yang memperoleh remisi," ujarnya.

Warga binaan asing lain yang memperoleh remisi umum adalah Rene Lawrance asal Australia 6 bulan, Peter Achim Franz Grabmann asal Jerman 2 bulan, dan Garcia Jean Marc Patrice selama 2 bulan. Lem Tian Soon asal Malaysia mendapat remisi 2 bulan, Gary Matin Turner asal Inggris memperoleh remisi 4 bulan, dan Mohamad Umar Ranggaswamy asal India 4 bulan.

Menanggapi pemberian remisi kepada para koruptor, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan, pemberian remisi kepada para koruptor harus diperketat dan hukuman yang dijatuhkan harus diperberat.

"Saya mendukung jika aturan remisi bagi koruptor diperketat. Selain itu, hukuman untuk koruptor ke depan harus diperberat. Namun tentu saja hal itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar politisi Partai Demokrat itu. (Lerman Sipayung/Sugandi)