Suara Karya Online

SUMENEP (Suara Karya): Ribuan petani garam di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Rabu, membuang garam rakyat di sepanjang lokasi demo sebagai simbol komoditas tersebut tidak lagi dihargai secara layak.

"Garam yang kami produksi itu hanya dihargai rata-rata Rp 250 per kilogram. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga dasar garam rakyat Rp 750 per kilogram untuk kualitas satu (KW-1) dan Rp 550 per kilogram untuk KW-2," kata orator aksi, Saiful Rahman, di Sumenep, Jawa Timur, Rabu.

Ribuan petani garam rakyat yang merupakan gabungan sejumlah organisasi petani garam rakyat di Sumenep dan mahasiswa tersebut, memulai aksi di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan, tepatnya di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, dan jalan kaki ke Kantor DPRD Sumenep di Jalan Trunojoyo.

Selama jalan kaki itu, sebagian massa membuang garam rakyat sebagai simbol komoditas tersebut tidak dihargai secara layak.

"Petani berada di lahan dan berjemur sepanjang hari untuk memproduksi garam rakyat. Namun, kerja keras kami ternyata tidak berbuah maksimal akibat anjloknya harga jual garam rakyat," ujarnya.

Musim kemarau tahun ini, kata dia, sangat mendukung produksi garam dan seharusnya membuat petani makin bersemangat untuk memproduksi garam rakyat. "Namun, kondisi cuaca yang sangat bagus tidak membuahkan hasil maksimal bagi petani garam rakyat, akibat rendahnya harga jual komoditas yang kami produksi itu," ucapnya.

Syaiful berharap, pemerintah turun tangan untuk mendesak para pengusaha membeli garam rakyat sesuai aturan yang telah ditetapkan, yakni Rp 750 perkilogram untuk KW-1 dan Rp 550 perkilogram untuk KW-2.

"Kami juga meminta pemerintah memberikan sanksi bagi pengusaha yang membeli garam rakyat di bawah aturan main yang ada," katanya.

Dalam pernyataan di DPRD Sumenep, petani garam rakyat di Sumenep meminta pemerintah mengembalikan harga garam rakyat sesuai dengan harga dasar yang telah ditetapkan dan menghentikan impor garam. Sementara itu pimpinan Komisi B DPRD Sumenep menyatakan, aspirasi yang disampaikan petani garam rakyat setempat tentang rendahnya harga jual komoditas tersebut akan dibahas bersama anggota DPRD se-Madura. "Kami sudah bertemu dengan perwakilan massa dan juga turun lapangan ke lahan garam di Kecamatan Kalianget. Kami pun telah melakukan rapat internal dan sepakat untuk membahas aspirasi para petani garam rakyat itu dalam forum bersama dengan anggota DPRD se-Madura," ujar Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi di Sumenep, Jawa Timur, Rabu.

Bambang mengutarakan, secara kelembagaan dan pribadi, kami prihatin atas murahnya harga garam rakyat tersebut. "Kami akan berusaha secara maksimal untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan petani garam rakyat," kata Bambang.

Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan dengan perwakilan pendemo dan hasil rapat internal di Komisi B DPRD Sumenep, pihaknya akan bertemu lagi dengan perwakilan petani garam rakyat pada Jumat (14/9).

"Kami akan membicarakan teknis penyampaian aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat. Namun, sebelumnya, kami akan bertemu dengan anggota DPRD dan petani garam rakyat di kabupaten lainnya di Madura, yakni Pamekasan dan Sampang, pada Senin (17/9) pekan depan, supaya satu koordinasi dalam memperjuangkan aspirasi tersebut," ujarnya.

Terkait itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur H Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya melarang garam impor, kecuali tidak ada panen sama sekali.

"Boleh saja (impor), tapi jangan setelah panen raya seperti sekarang ini," katanya di di Surabaya, Rabu. (Ant/Dwi Putro AA)