Suara Karya Online

YOGYAKARTA (Suara Karya): Direktur Institute for Interfaith Dialoque in Indonesia (Interfidei) Elga Joan Sarapung mengatakan, rasa keadilan masyarakat tercapai apabila tidak ada lagi diskriminasi apa pun dan kepada siapa pun, baik yang dilakukan oleh negara, birokrasi lembaga, maupun kelompok masyarakat yang mengatasnamakan mayoritas.

"Baginya yang perlu ditingkatkan lagi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, pasalnya yang kerap menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak-anak. Mereka selalu saja yang menjadi korban," Elga Sarapung, dalam diskusi bertema "Inisiatif Perdamaian Warga Masyarakat" di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan (PSKP) UGM, Yogyakarta, kemarin.

Menurut Elga, persoalannya, praktik inisiatif damai selama ini selalu menjadi dominasi elit negara, agama, adat. Hanya sedikit sekali yang dianggap hasil inisitif masyaralat. Masih minim masyarakat melakukan inisiatif damai, karena besarnya ketergantungan pada elit. Karena itu, inisiatif damai perlu dilakukan masyarakat, dan perlu disosialisasikan. Sehingga masyarakat mengetahui ada contoh baik yang dapat dijadikan pengalaman.

Menurutnya, damai tidak selalu identik dengan kondisi pascaperang atau konflik, namun terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan. Jika kedua hal ini belum tercapai, maka bara konflik akan selalu saja muncul. Karenanya, perdamaian menjadi tanggungjawab semua orang, seluruh warga negara menciptakan inisiatif damai. "Tidak ada perdamaian yang sejati bila hanya dikelola oleh para elite negara, elite agama dan elite kalangan manapun. Bahkan tidak akan ada juga perdamaian bila hanya diusahakan oleh kaum laki-laki tanpa melibatkan kaum perempuan atau hanya oleh satu agama tertentu," katanya.

Selain itu, masyaralat perlu diyakinkan bahwa mereka memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menciptakan perdamaian. (B Sugiharto)