Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Penutupan sementara kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia merupakan tindakan berlebihan. Bagaimanapun, aksi-aksi demo massa umat Islam memprotes film Innocence of Muslims tidak bisa mereka pandang sebagai ancaman yang membahayakan keberadaan perwakilan Pemerintah AS. Tindakan itu justru memperuncing sentimen antipati umat Islam terhadap AS.

Demikian pendapat anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid dan Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti secara terpisah, kemarin, di Jakarta.

Mulai Jumat kemarin, Pemerintah AS menutup seluruh kantor perwakilan mereka di Indonesia, termasuk kedubes di Jakarta, konsul di Surabaya, kantor perwakilan di Medan, kantor agen konsuler di Bali, dan kantor misi AS untuk ASEAN.

Penutupan seluruh kantor perwakilan Pemerintah AS itu dilatari potensi aksi demo memprotes film kontroversial Innocence of Muslims kian marak. Dalam kaitan ini, Pemerintah AS menilai aksi-aksi itu sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka di Indonesia.

Hidayat terus terang mengaku heran bahwa Kedubes AS di Indonesia ditutup dengan dalih untuk menghindari aksi demo massa umat Islam. "Menurut saya, ini berlebihan dan justru ini memperuncing suasana saja," katanya.

Menurut Hidayat, penutupan sementara Kedubes AS justru merugikan Pemerintah AS sendiri, yakni mereka tidak bisa melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Padahal Pemerintah Indonesia sudah memberikan jaminan keamanan.

"Di AS sendiri aksi demo massa juga biasa. Karena itu, mestinya mereka bisa bersikap wajar dan berani menghadapi aksi-aksi demo ini," ujar Hidayat.

Dia mengakui bahwa Fraksi PKS di DPR sudah melayangkan undangan kepada Dubes AS untuk membicarakan ihwal aksi demo massa sebagai kebebasan berekspresi. Pihak Kedubes AS sendiri, menurutnya, sudah menyanggupi memenuhi undangan itu yang notabene dijadwalkan Jumat kemarin. Tapi, karena Kedubes AS kemarin tutup, pertemuan itu urung terlaksana.

"Secara prinsip, kita menyadari pentingnya kebebasan berekspresi. AS sendiri menganggap kebebasan berpendapat atau berekspresi sebagai bagian hak asasi manusia. Tetapi itu tidak serta-merta membuat semua boleh dilakukan, termasuk melakukan pelecehan agama," tutur Hidayat.

Sementara itu, Ray Rangkuti menyatakan, Pemerintah AS tidak perlu mengambil tandakan emosional berupa penutupan kantor-kantor perwakilan mereka di Indonesia. Menurut dia, tindakan itu berlebihan karena melecehkan komitmen pengamanan yang diberikan Pemerintah Indonesia.

"Di Indonesia, aksi demo massa kan biasa terjadi. Kepolisian kita tidak pernah lalai dalam melakukan pengamanan. Karena itu, penutupan kantor perwakilan AS hanya lantaran takut didemo massa jelas berlebihan," ujar Ray.

Menurut dia, tindakan Kedubes AS itu bisa ditoleransi jika pihak kepolisian menyatakan tidak siap memberikan pengamanan. Namun, dia mengingatkan, tidak kurang dari Kapolri sendiri menjamin siap mengamankan Kedubes AS maupun institusi-institusi lain dalam menghadapi aksi demo.

Ray menekankan, Kedubes AS seharusnya menghargai komitmen pengamanan yang diberikan Polri. Bagi dia, tindak penutupan kantor-kantor perwakilan Pemerintah AS--meski bersifat sementara--juga merusak citra Indonesia di mata internasional. Seolah-olah aksi demo di Indonesia serba anarkistis dan pihak kepolisian tidak bisa diandalkan dalam melakukan pengamanan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya kemarin menjaga ketat Kedubes AS di Jakarta, menyusul isu bahwa kantor perwakilan Pemerintah AS itu akan digoyang aksi unjuk rasa besar-besaran. Dalam kaitan ini, Polda Metro Jaya menurunkan seratus personel, lima unit kanon air.

Hingga Jumat sore, demo akbar yang membuat ciut nyali pihak Kedubes AS itu ternyata cuma pepesan kosong. Hanya sekitar 50 orang yang mengatasnamakan diri sebagai Ahlul Bait Indonesia, tampil di depan Kedubes AS melakukan orasi memprotes film Innocence of Muslims.

Aksi mereka berlangsung tertib alias jauh dari anarki. Selain menggelar orasi, mereka sekadar membentangkan beberapa spanduk berisi kecaman terhadap Pemerintah AS. Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan Don't Insult My Prophet dan "Hancur Amerika".

Dalam orasi, kelompok pendemo itu meminta Pemerintah AS mengeluarkan pernyataan tegas terhadap pihak-pihak yang menistakan Nabi Muhammad Saw, khususnya terkait pembuatan film Innocence of Muslims. Mereka menilai apa yang telah dilakukan Pemerintah AS dalam menyikapi film itu terkesan setengah hati alias tidak tegas.

"Kita menginginkan Pemerintah AS membuat pernyataan yang mengecam pembuatan film Innocence of Muslims. Selama ini, Obama malah bilang bahwa demo-demo di berbagai belahan dunia (memprotes film Innocence of Muslims) berlebihan," ujar Hisham, sang orator.

Sementara itu, ratusan orang berunjuk rasa di Surabaya mendesak Pemerintah RI melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Pemerintah AS. Desakan itu disampaikan terkait dengan lambannya respons negara adikuasa itu dalam menyikapi polemik film Innoncence of Muslims.

Menurut aktivis jemaah Ansharut Tauhid, Ustad Zulkarnaen, tuntutan itu sudah mendesak. "Kami serukan pemerintah untuk segera memulangkan dubes dan antek-anteknya dari bumi Indonesia," ujarnya di sela aksi yang digelar di eks gedung Konjen AS di Surabaya.

Para pengunjuk rasa juga mendesak penetapan hukuman mati bagi pembuat film Innocence of Muslims karena sudah memvisualisasikan Nabi Muhammad. Upaya memvisualisasikan Nabi itu dinilai melecehkan Islam.

Sementara itu, kabar aksi unjuk rasa yang dipusatkan kemarin direspons sejumlah sekolah dengan memulangkan siswanya lebih awal. Bahkan ada sekolah Kristen meliburkan siswanya, di antaranya SD Kristen Cita Hati di kawasan Sukolilo, Surabaya.

Sekolah Surabaya Grammar School di kawasan Wisata Bukit Mas juga mempersilakan bagi orangtua murid yang akan menjemput anaknya lebih awal. Para orangtua yang khawatir terjebak unjuk rasa, banyak yang pilih menjemput anaknya lebih awal.

Aksi unjuk rasa di Surabaya dijaga ketat oleh 1.500 personel polisi. Aparat gabungan melibatkan Polrestabes, Polda Jatim, Satpol PP, Linmas termasuk tenaga medis disiagakan di berbagai titik. (Sadono/Andira/Tri Handayani/Rully)