Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, 20 penyidik dari Polri yang telah habis masa tugasnya masih bekerja seperti biasa di KPK hingga saat ini. Bahkan, mereka masih menerima gaji seperti biasa.

Hal itu diungkapkan Abraham Samad kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/9). "Belum ada penyidik yang dipulangkan karena KPK masih mempertahankan mereka," katanya.

Abraham pun menegaskan, KPK masih berupaya memperjuangkan keberadaan 20 penyidik tersebut dengan memperpanjang kontrak kerja mereka. Untuk itu, KPK masih memberikan gaji kepada mereka hingga kini.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, lembaganya telah mengirimkan surat kepada Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara RI (Polri) untuk merealisasikan hal itu. KPK mengajukan dua pilihan. Pilihan pertama, Mabes Polri mengabulkan perpanjangan penugasan para penyidik itu. Kedua, KPK minta diberi waktu untuk melakukan perekrutan penyidik baru jika Mabes Polri tetap menarik 20 penyidiknya itu.

Sementara itu, KPK juga tidak tinggal diam menunggu jawaban tersebut. Saat ini KPK juga sedang mempersiapkan rekrutmen penyidik sendiri. Komisi itu membutuhkan 80 penyidik baru. Tahap pertama akan diseleksi 30 orang. Jika rencana itu berjalan lancar, KPK akan melanjutkan perekrutan itu.

"Kita merekrut personel dari dalam KPK sendiri yang memang pernah dilatih. Kalau tidak salah, dilatih di Australia dan dilatih di FBI (badan investigasi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat--Red)," kata Abraham Samad.

Menurut Abraham, tidak ada unsur legalitas yang akan dilanggar jika hal itu dilakukan. "Tidak ada halangan dari segi legalitas," ujar Abraham.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam keterangan persnya. Dia menegaskan KPK sedang memprioritaskan pegawai KPK yang ada saat ini untuk menjadi penyidik independen di komisi antikorupsi tersebut. "Jadi, rekrutmen ini sementara tidak dari eksternal, tetapi dari internal KPK," kata Johan.

Menurut Johan, seleksi tahap pertama terhadap 30 penyidik KPK yang ada saat ini diperkirakan memakan waktu dua bulan.

Meski calon penyidik yang direkrut merupakan pegawai KPK, Johan tidak menjamin semua penyelidik yang ikut seleksi akan lolos begitu saja. Selain seleksi terhadap 30 orang itu, menurut Johan, akan ada dua gelombang seleksi lagi yang akan diselenggarakan KPK untuk memperoleh penyidik independen.

"Angkatan pertama ini ada 30 yang ikut. Nanti ke depan ada lagi (angkatan) kedua dan ketiga. Pimpinan KPK sudah menganggap kebutuhan terhadap penyidik ini sangat penting, melihat kasus yang ditangani sangat banyak," kata Johan.

Langkah KPK dalam memperoleh penyidik independen didukung Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang menyatakan mendukung langkah KPK dalam menyiapkan penyidik independen. Langkah itu dinilai sesuai dengan manajemen lembaga yang independen.

"KPK sudah merekrut 30 orang untuk dididik menjadi penyidik KPK. Itu kita dukung," kata Denny Indrayana di Yogyakarta.

Menurut Denny, rekrutmen penyidik independen KPK itu tidak mendadak, namun sudah direncanakan dan sekarang dalam proses. Meski demikian, Denny enggan berkomentar ketika ditanyakan tentang penarikan penyidik Polri di KPK.

"Faktanya, masa kerjanya sudah selesai dan kami harapkan ada solusi pembicaraan antara pimpinan KPK dan Kapolri. Kalau para penyidik Polri tetap ditarik, solusi KPK harus cepat melakukan rekrutmen penyidik independen," ujarnya.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendukung KPK tetap kuat dan mempunyai independensi yang terjaga. "Yang menguatkan KPK kita sokong, sedangkan yang ingin melemahkan KPK kita lawan bersama-sama," ujarnya.

Sebelumnya disebutkan bahwa penegak hukum harus mempunyai karakter adil, jujur, dan antikorupsi, serta tidak terbatasi oleh sekat-sekat birokrasi. Sebab, Indonesia membutuhkan penegak hukum yang akuntabel dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan ketika ditanya mengenai efektivitas hukuman mati bagi para koruptor, menurutnya, hukuman mati tidak akan menyelesaikan masalah korupsi. Sebab, memungkinkan salah memberikan vonis bagi terpidana. "Jika hukuman mati diberlakukan, kasus korupsi tidak akan berakhir. Hukuman mati bukanlah sebuah solusi yang tepat," katanya.

Karena itu, pemerintah tidak akan asal menghukum mati terpidana korupsi, meski masyarakat berkali-kali menyerukan untuk memberikan hukuman mati kepada para terpidana korupsi. Karena, langkah itu bukanlah cara efektif untuk memberantas korupsi yang makin menjamur di Indonesia.

"Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi, yang berarti Indonesia menyepakati bahwa terpidana korupsi tidak boleh dihukum mati," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, hukuman mati juga sudah tidak terlalu diberlakukan oleh beberapa negara di dunia. "Cara paling efektif dalam memberantas korupsi adalah membangun jaringan antikorupsi di sekitar kita. Sebab, apabila dalam diri kita sudah tertanam jiwa antikorupsi, pastinya kasus korupsi akan benar-benar hilang dari Indonesia," ujarnya. (B Sugiharto/Nefan Kristiono)