Suara Karya Online

Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat krisis di belahan Eropa, percepatan diversifikasi pasar ekspor makin urgen bagi ekonomi nasional. Ketergantungan ekspor ke beberapa negara besar selama ini terbukti rentan. Ketika permintaan di negara-negara tujuan menurun, nilai ekspor pun merosot. Apalagi kinerja perdagangan luar negeri masih terdikte berbagai produk asing.

Itu terlihat dari tingginya impor barang jadi yang hampir menguasai pasar domestik. Jika terus dibiarkan, pelaku usaha lokal niscaya tersingkir atau bahkan terancam gulung tikar.

Demikian rangkuman pendapat ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati secara terpisah di Jakarta kemarin.

Menurut Noorsy, belum terlihat perubahan yang mencerminkan sektor perdagangan nasional telah membaik. Bahkan sektor perdagangan sulit menghindari tekanan asing melalui serbuan barang impor. Akibatnya, pasar dalam negeri semakin dikendalikan kekuatan asing. "Ini patut menjadi perhatian pemerintah. Jika dibiarkan tanpa langkah konkret dan strategi yang baik, seperti perluasan pasar ekspor yang dibareng penurunan laju impor, pelaku usaha lokal hanya jadi penonton di negeri sendiri," kata Noorsy.

Pemerintah bersama industri nasional harus mampu melakukan terobosan terhadap pasar ekspor di luar pasar tradisional selama ini. Pemerintah sendiri mengaku sudah menjajaki sejumlah kawasan di Asia, Afrika, maupun Timur Tengah untuk mendongkrak ekspor. Namun hasilnya belum terlihat mengesankan.

Noorsy menilai, potensi sumber daya alam belum mampu menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri. Seharusnya, pemerintah bisa mewujudkan hasil pangan yang melimpah, bukan sebaliknya justru mengimpor hampir seluruh kebutuhan pangan nasional.

"Bicara peningkatan ekspor penting, tetapi akhirnya kita cenderung pesimistis. Untuk produksi pangan saja, ketergantungan terhadap bahan impor makin tinggi dan melebar," ujarnya.

Bagi Noorsy, kebijakan impor barang pangan patut disesalkan karena selalu menjadi cara yang diambil pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Seperti gula, beras, dan daging sapi sangat diandalkan kepada impor. "Dalil pemerintah selalu kebutuhan dalam negeri masih kurang, sehingga impor harus dilakukan. Lalu apa yang dilakukan selama ini untuk mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan peternakan?," katanya.

Menurut dia, minimnya produksi pangan dalam negeri karena ulah pemerintah juga yang tidak menghargai hasil kerja petani dengan menekan harga. Beras, misalnya, sering kali harga pembelian pemerintah jauh di bawah harga pasar. Karena itu, kebanyakan petani memilih menjual hasil panen kepada tengkulak.

"Kalau pemerintah menghargai rakyat, berikan harga yang baik terhadap hasil panen petani. Ini menyejahterakan petani sekaligus membuat tengkulak atau swasta tidak lagi memonopoli harga barang kebutuhan pokok karena stok terbesar sudah dipegang pemerintah melalui Perum Bulog atau badan lain yang sejenis untuk pengendalian pangan," tutur Noorsy.

Hal serupa juga dapat dilakukan pada sektor energi. Menurut dia, dominasi perusahaan asing pada sektor energi serta kebijakan yang menguntungkan mereka menjadikan pemerintah tidak bisa mengendalikan energi untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dengan leluasa menjual energi dengan harga sangat murah kepada negara seperti Singapura atau China.

"Seharusnya energi yang kita punya tidak dijual ke negara lain, karena banyak industri domestik yang membutuhkan. Dengan menjual energi kepada industri dalam negeri, nilai tambahnya akan sangat terasa. Industri tetap bisa hidup, dan itu tentu berdampak juga kepada perekonomian masyarakat," kata Noorsy.

Dalam penuturan Enny Sri Hartati, selama ini ekspor Indonesia hanya tertuju ke negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Kondisi itu menimbulkan sifat superior dan inferior dalam perdagangan, sehingga menghambat perkembangan ekspor nasional. Indonesia harus bisa memanfaatkan berbagai kerja sama luar negeri dan forum internasional, antara lain Forum Pengembangan Ekspor Dunia (WEDF) yang terdiri atas negara-negara berkembang.

"Forum tersebut bisa menghasilkan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. Dalam posisi setara, tidak ada inferior dan superior sehingga timbul simbiosis mutualisme," ujar Enny.

Dia juga mengatakan, beberapa negara tujuan ekspor sekarang ini mengalami krisis. Jika tidak mampu menembus pasar baru, krisis itu niscaya berdampak negatif terhadap ekspor nasional.

Menurut Enny, dalam beberapa tahun terakhir perdagangan di Indonesia tumbuh pesat. Itu menjadikan Indonesia sebagai pasar produk impor. "Kondisi tersebut tidak boleh bertahan lama karena tidak berdampak positif terhadap sektor riil di dalam negeri.

"Orang membeli barang apabila punya pendapatan. Nah, orang bisa punya pendapatan kalau punya pekerjaan. Yang memberi pekerjaan kan sektor riil. Sektor riil tak akan tumbuh kalau yang berkembang melulu kegiatan perdagangan," kata Enny.

Penggunaan energi oleh industri di dalam negeri lebih boros dibanding di negara lain, karena selama ini negara lain sudah menggunakan gas dan batu bara. Menurut Enny, batu bara terbaik Indonesia diekspor ke Malaysia dan China. Industri Indonesia sendiri tidak menggunakan gas dan batu bara, sehingga penggunaan energi menjadi mahal. "Indonesia amat bergantung kepada energi fosil," ujarnya.

Selain itu, inefisiensi industri nasional juga terletak pada mayoritas bahan baku yang dipasok impor, sementara bahan baku, barang modal, dan teknologi yang diimpor itu bukan merupakan produk terbaru. "Kita tak bisa membeli produk terbaru di pasar impor, karena berimplikasi membuat Indonesia menjadi pesaing negara-negara bersangkutan," ucap Enny.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada triwulan III/2012 rata-rata pertumbuhan industri nonmigas nasional mencapai 6,5 persen. Pertumbuhan tertinggi dicatat kelompok industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (8,91 persen).

Di urutan kedua, kelompok industri semen dan barang galian bukan logam (8,75 persen) ketiga, kelompok industri makanan, minuman, dan tembakau (8,22 persen); keempat, kelompok industri alat angkut, mesin, dan peralatannya (7,52 persen), dan kemudian industri logam dasar besi dan baja (5,7 persen). (Bayu/A Choir)