| Jumat, 24 Mei 2013 | | Perbanas: Bank Tidak Akan Naikkan Suku Bunga |
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan perbankan tidak akan serta merta menaikkan suku bunga dana dan kredit meskipun suku bunga acuan (BI rate) mengalami kenaikan.
| | ...selengkapnya |
|
| Jumat, 24 Mei 2013 | | KPU Siapkan Peraturan Terkait Dana Parpol |
JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyusun butir-butir peraturan menyangkut pendanaan partai politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 antara lain untuk menghindarkan terjadinya"permainan uang".
| | ...selengkapnya |
|
|
| Kamis, 23 Mei 2013 | | Dedi Kusdinar Diperiksa Untuk Andi Malarangeng | JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat.
| | ...selengkapnya |
|
|
| Kamis, 23 Mei 2013 | | Saat Ini Momentum Baik Untuk Redenominasi Rupiah | JAKARTA (Suara Karya): Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan ide redenominasi rupiah muncul untuk menciptakan efisiensi dan penyederhanaan kalkulasi dalam perdagangan. "Saat ini ada persepsi, khususnya bagi warga negara Indonesia yang ke luar negeri, rupiah seolah tidak ada harganya karena nominalnya terlalu besar," kata Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis.
| | ...selengkapnya |
|
|
| Kamis, 23 Mei 2013 | | Tarif KRL Ekonomi Tak Diberlakukan Progresif | JAKARTA (Suara Karya): PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akan menerapkan sistem tarif progresif berdasar jarak mulai 1 Juni mendatang. Namun demikian, sistem ini tidak berlaku untuk KRL enonomi. Tarif kereta tanpa pendingin udara ini akan tetap di kisaran sebesar Rp 2.000.
| | ...selengkapnya |
|
|
| Rabu, 22 Mei 2013 | | Dua Penyidik Pajak Tertangkap KPK Sudah Direkomendasikan Dipecat | JAKARTA (Suara Karya): Dua penyidik pajak di Direktorat Jenderal Pajak yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima uang dugaan suap diidentifikasi sebagai "anak nakal".
"Mereka emang 'anak nakal'," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Haryo Damar sebelum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu.
| | ...selengkapnya |
|
